,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
BIAK koransuarajournalist-kpk.id  komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak papua ketika diwawancarai pada hari senin tanggal 07...
Biak, Suara Journalist KPK Kasus korupsi yang sekarang sedang mencuat di Kabupaten Biak Numfor hingga kini belum bisa diselesaikan oleh penegak...
Suarajournalist-kpk.id-Jakarta-Maraknya prilaku corrupt di tataran pejabat pemerintah semakin hari semakin memprihatinkan. Seakan Slogan Revolusi...
14 Oktober 2019 | Dibaca: 51 Kali
Ikuti PP Manajemen PNS, Bupati Lakukan Rotasi JPT

Bupati Pati Haryanto, Sabtu (12/10), melantik serta mengambil sumpah janji 65 pejabat untuk mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di Pendopo Kabupaten Pati. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Sekda, perwakilan DPRD, para pimpinan OPD dan para camat.

Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena pejabat mempunyai masa bakti. 

Karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, JPT hanya dapat diduduki paling lama lima tahun, dan  dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

"Oleh sebab itu ada yang namanya mutasi untuk penyegaran. Ya meskipun seringkali memang di daerah lain atau luar Jawa, JPT yang jabatannya sudah 5 tahun bisa diperpanjang karena masih dibutuhkan, dan berdasarkan rekomendasi, ya otomatis masa baktinya bisa diperpanjang", jelasnya. 

Sehingga ia mengharapkan pejabat-pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator maupun Pengawas yang kali ini dilantik, dapat segera menyesuaikan diri dan berkerja dengan baik. 

"Sekalipun 2019 hanya tinggal beberapa bulan lagi, tetapi karena kebutuhan, maka tidak bisa kita tunda, harus kita laksanakan", imbuhnya. 

Menurut Bupati, ke depan juga akan ada pengukuhan dan pelantikan kembali sesuai dengan evaluasi SOTK yang ada, karena ada pegawai yang pensiun di tahun 2020 dan 2021.

"Kemudian Saya berharap kalau misalnya kita menjumpai regulasi yang berkaitan dengan kebijakan yang menyentuh masyarakat banyak jangan memutuskan kita tidak bisa, kita harus konsultasi cari regulasi yang lain barangkali ada regulasi yang menaungi karena kita sering kali regulasi turun yang dulu tidak boleh dan akhirnya sekarang boleh", tutur Bupati. 

Ia pun mengajak segenap jajarannya untuk tetap berupaya guyub rukun. "Saya juga tidak mau ada laporan-laporan yang dilatarbelakangi ketidaksinkronan antara staf dengan pimpinan", lanjutnya. 

Oleh karena, imbuh Bupati, staf yang berani dengan pimpinannya tidak akan promosi. "Sehingga hari ini jangan ada prasangka yang lain, niatnya adalah untuk memaksimalkan tugas dan kinerja. Selain itu juga untuk meningkatkan gagasan maupun ide yang nantinya akan disalurkan", imbuhnya. 

Oleh karena itu, lanjut Haryanto, semua yang dilantik harus menjaga amanah, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan. (SP/hms)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>