,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Utama PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika menjadi tersangka kasus suap izin...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
27 Juli 2019 | Dibaca: 1054 Kali
Kepala DPMD Sumenep: Cakades Yang Mengundurkan Diri Akan Kena Sanksi

Sumenep, Suara Jurnalis KPK - Pesta Demokrasi tingkat desa akan segera dilaksanakan bulan November 2019 oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa timur yang akan diikuti oleh 226 desa.

Pembentukan kepanitiaan Pilkades dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sehingga apabila sudah terbentuk kepanitiaan dilanjutkan dengan tahapan penjaringan bakal calon Kades.

Menurut kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, S.Sos, M.Si tahapan penjaringan calon kepala desa sesuai dengan aturan minimal calon kepala desa 2 orang dan paling banyak 5 orang pendaftar.

“Sesuai aturan yang sudah ditetapkan, jumlah calon kepala desa minimal 2 orang dan maksimal 5 orang pendaftar, namun apabila melebihi dari 5 pendaftar akan dilakukan siatem rangking,” kata Ramli Senin, (01/07/2019)

Sementara, untuk teknis pelaksanaan Pilkades serentak diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Termasuk sanksi bagi calon kepala desa yang mengundurkan diri.

“Sanksi yang akan diberikan kepada calon kepala desa yang mengundurkan diri harus mengganti biaya 75% dari bantuan keuangan pemilihan kepala desa,” ungkap Ramli.

Hal itu menurut mantan Camat Gayam ini, sanksi yang diberikan kepada calon kepala desa yang mengundurkan diri sudah di atur dalam Pasal 38 point (3).

“Uang sanksi tersebut disetorkan ke rekening kas desa yang sudah diatur dalam pasal 38 poin (4) melalui bendahara desa yang disaksikan oleh Pj kepala desa atau Sekdes dan Panitia Pilkades.

Namun, apabila cakades yang mengundurkan diri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4), untuk selanjutnya yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.

Ramli berharap pelaksanaan pemilihan kepala desa bisa berjalan lancar dan aman. “Dukungan semua stekolder sangat diharapkan agar pelaksanaan pilkades di 226 desa berjalan lancar dan aman,” pungkasnya. (M. Sirat)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>