,
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Suarajournalist-kpk.id-Kubu Raya- Penyelenggara proyek jasa milik pemerintah perlu transparan di samping kualitas dan mutu di pertanyakan hasil...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
03 Maret 2021 | Dibaca: 609 Kali
Mogombo Lipu dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso

Poso, Suara Jurnalis KPK. Kegiatan Mogombo Lipu dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso di laksanakan pada tanggal, 3 Februari 2021 – 25 Februari 2021 di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Poso. 

Kegiatan tersebut di ikuti oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19. 

Dalam sambutan Bupati Poso (Darmin Agustinus Sigilipu) yang di wakili oleh Sekretaris Daerah (Yan Edward Guluda, SH., MH) mengatakan “Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2022.

Berkaitan itu maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Poso tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso periode ke 4 (2020-2025) sedangkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dilakukan penyelarasan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Poso terpilih”. (SL)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>