,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI)...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti baru dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
13 Maret 2019 | Dibaca: 22 Kali
PN Pati Bangun Zona Integritas Bersih dan Melayani

Suara Journalist-KPK.ID, Pati - Dalam upaya pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi (wbk)  dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm),  sesuai peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014, pengadilan negeri pati telah melaksanakan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas sejak Nopember tahun 2016 silam.

Ketua pengadilan Negeri pati Suwarno SH.MH menegaskan kembali akan komitmennya dalam membangun zona integritas yang bersih dan melayani.

Adapun  tahapan tahapan pembangunan zona integritas tersebut masih terus dilakukan untuk menuju wilayah pengadilan negeri pati yang bebas korupsi dan birokrasi pengadilan negeri pati yang bersih (dari kkn)  dan melayani. 

 Di  Pengadilan negeri pati sekarang tidak ada pungutan pungutan selain yang resmi ditetapkan,  semua pendaftaran perkara masuk melalui meja pelayanan terpadu satu pintu (ptsp)  di lobby depan kantor.  Adapun besaran biaya biaya yang harus dibayarkan tersebut juga telah jelas tertera dalam papan informasi di ruang publik tersebut.  

Selain itu,  di era digital ini,  pengadilan negeri pati juga dapat menerima pendaftaran perkara melalui elektronik, yakni e-court. Termasuk juga pembayaran melalui bank yang ditunjuk.  Begitu sudah dibayar dan ada notifikasi maka akan langsung mendapatkan nomor perkara.  Jadi para pencari keadilan tidak perlu jauh jauh datang ke kantor untuk sekedar mendaftarkan perkara.  Tinggal klik saja bisa.  

Memang tidak mudah menuju hal tersebut,  namun dalam komitmen dan keteguhan hati yang kuat,  Ketua Pn Pati dan jajarannya mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak dan masyarakat pati utamanya para pencari keadilan agar  pimpinan dan seluruh jajaran pengadilan negeri pati dapat terus mewujudkan zona integritas pengadilan negeri pati menuju wilayah bebas korupsi (wkb)  dan wilayah birokrasi  bersih dan melayani (wbbm).  
HARTAKA.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>