,
SUARAJOURNALIST-KPK.ID |NTT- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Biak- Ketua  Umum Nasional LSM.KAMPAK Papua Dorus Wakum menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mana...
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis malam (3/7/2020) turut menangkap ketua DPRD Kutai Timur, Encek U.R Firgasih. Encek...
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menunjukkan Tajinya Kali ini KPK berhasil menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam rangkaian...
10 September 2020 | Dibaca: 609 Kali
Tahun Depan Pencairan Gaji 13 ASN Pemkot Surabaya Jangan Ditunda

SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Surabaya-Pemerintah Kota telah mencairkan gaji ke 13 setelah DPRD Kota Surabaya Mendesak untuk mencairkan.
 
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mengatakan 'Bahwa hari ini telah banyak mendapat ucapan terima kasih dari ASN melalui Whatsapp (WA) dan Telephone atas keluarnya gaji ke 13 ASN"
 
"Kalau bicara masalah gaji 13 ASN, seharusnya Pemerintah Kota Surabaya kalau sudah waktunya cair ya harus mencairkan  tanpa menunggu desakan dari Dewan, karena gaji ke-13 itu adalah hak yang harus diberikan,” kata Laila saat ditemui media Sj-Kpk di Gedung DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso. Rabu (09/09/2020).
 
Hal ini, kata Laila adalah inisiatifnya sendiri karena merasa kasihan dengan adanya dampak Covid, kebutuhan masyarakat memang relatif bertambah, terutama dalam hal pendidikan anak-anak.
 
” Alhamdulillah, dari desakan saya beberapa hari yang lalu, banyak mendapat respon dari para ASN baik Lurah, Guru, Pegawai Pemkot. Dan menurut info dari pak  Sekda, hari ini dicairkan,” ungkap Laila.
 
Laila berharap, kedepan Pemkot Surabaya tidak lagi mempersulit atau menunda-nunda hak para ASN. Seperti tahun yang lalu.
 
”Kita ini malu dengan daerah lain yang APBD dan PAD nya lebih kecil dari APBD Kota Surabaya tetapi patuh terhadap putusan dari atas untuk pencairan gaji ke-13,” sesal Laila.
 
Di propinsi, menurut pengetahuan Laila, sudah dicairkan 14 Agustus yang lalu selisih hampir sebulan dengan kota Surabaya..
 
”Mudah-mudahan untuk Walikota kedepan, siapapun yang jadi untuk memperhatikan gaji ke-13 ataupun THR para ASN tidak tertunda-tunda lagi,” Harap Laila Mufidah,Wakil Ketua DPRD Surabaya, Politisi PKB dari Dapil III Surabaya.(B/SJ-KPK)
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>