,
Terkait pernyataan publik yang disampaikan oleh Ketua investigasi Media SJ-KPK Evert Nunuhitu  tentang dugaan Rekayasa Laporan Keuangan PT.Bank...
Jakarta- suarajournalist-kpk.id- ​​​​Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN), Evert Nunuhitu Mengatakan bahwa diduga ...
Suara Journalist KPK. Jakarta | Dugaan kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa,...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
12 Oktober 2020 | Dibaca: 735 Kali
Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Ajukan Judical Review RUU Omnibuslaw Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta- RUU Omnibuslaw yang telah disetujui DPR bersama Pemerintah untuk menjadi undang-undang pada hari Senin (5/10/2020), Padahal di dalamnya turut mengubah "beleid" ketenagakerjaan, diantaranya soal Hubungan Kerja (kontrak & outsourcing), Pengupahan (perhitungan upah minimum) serta PHK (aturan pesangon), yang terdapat pada Pasal 81 angka 15, 19, 25, 29 dan 44 Omnibuslaw Cipta Kerja.

Oleh karenanya, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa mengajukan judicial review Omnibuslaw Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, pada hari Senin (12/10/2020). Ini merupakan pendaftaran judical review perdana ke mahkamah konstitusi yang dilakukan oleh serikat buruh.

Muhammad hafidz Selaku ketua federasi serikat pekerja Singaperbangsa menyatakan bahwa RUU omnibuslaw ini terkesan dipaksakan. Terkait hal itu kami mendaftarkan uji review RUU omnibuslaw ke mahkamah konstitusi. Disini kami membawa permohonan 12 rangkap beserta alat bukti undang-undang cipta kerja yang kemarin pada tanggal 5 Oktober disahkan oleh DPR. 

Kita ketahui bersama bahwa sebanyak tujuh dari sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah memberikan persetujuannya atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020 kemarin. Setidaknya ada 186 pasal yang mengubah, menambah dan menghapus isi dari 75 undang- undang, diantaranya yakni klaster ketenagakerjaan. 

Federasi Serikat Peketja Singaperbangsa  (FSPS) menilai sebagian pasal dalam klaster ketenagakerjaan di Omnibuslaw Cipta Kerja, telah membegal hak-hak pekerja/buruh di Indonesia. Antara lain dalam, Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44. Kelima beleid tersebut, telah mengubah Pasal 59 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu, serta sama sekali 
tidak mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X11/2014. 

Kemudian menghapus Pasal 65 UU Ketenagakerjaan, yang menetapkan syarat-syarat batasan pekerjaan yang dapat disetahkan dari pemberi keria kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Bahkan Pasal 88 UU Ketenagakerjaan yang mengatur formula perhitungan upah minimum yakni berdasarkan produktifuas, inflasi dan pertumbuhan ekonomi diubah hanya didasarkan pada nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi. 

Omnibuslaw Cipta Kerja juga menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur akibat dan kewajiban hukum dari adanya kesepakatan upah yang lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang berlaku. Serta mengubah Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, yang memuat batasan standar pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, hingga menghilangkan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan.

Terkait hal itu kami mengajukan uji materil khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Ada 5 pasal yang kami daftarkan untuk diuji yaitu pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 jelas Muhammad hafidz kepada awak media. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hal ini kami lakukan karena kami menilai Pasal 81 angka 15, angka 19 dan angka 29 Omnibuslaw Cipta Kerja, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selain itu kami juga menyatakan pasal 88D ayat (2) dalam pasal 81 angka 25 dan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal 81 angka 44, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Muhammad hafidz menyatakan bahwa kami Federasi serikat pekerja Singaperbangsa masih sangat percaya dengan independensi MK, untuk itu kami berharap kepada mahkamah konstitusi karena mahkamah konstitusi merupakan benteng terkahir kami dalam melakukan upaya hukum. Kami berharap mahkamah konstitusi bisa melihat bukan hanya dari perspektif hukum tetapi juga melihat "living law" jadi hukum itu bisa benar-benar hadir ditengah masyarakat Pungkasnya.
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>