,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Sekjen LSM Kampak Papua, Johan rumkorem  kepada awak Media,  meminta Kapolri  Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo  segera...
Lsm kampak papua minta KPK melakukan Supervisi terkait dugaan korupsi APBD biak Ta 2016-2020 yang ditangani kejaksaan tinggi papua. Aktifis anti...
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Utama PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika menjadi tersangka kasus suap izin...
14 Desember 2021 | Dibaca: 695 Kali
HKHKI Desak Pemerintah Dan DPR Untuk Benahi Aturan Tentang Rumah Hunian Dan Rusun

Senin 13 Desember 2021-Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengembang nakal sudah melewati batas: pelanggaran hak-hak pekerja, konsumen (pembeli) serta merusak lingkungan, secara terang-terangan harus segera dihentikan. Dimulai dari tidak didaftarkan pekerja dalam BPJS dan Disnaker setempat, pemotongan upah, pelanggaran jam kerja, dst. Pelanggaran terhadap konsumen seperti tidak dilakukan PPJB, serah terima unit, AJB, pengembang kabur, iklan yang tidak sesuai dengan ijin bangunan dilakukan juga oleh pengembang asing. 

Untuk itu HKHKI mendesak pemerintah segera perbaiki pasal-pasal dalam UUCK terkait aturan hunian dan Rusun, selanjutnya agar pemerintah segera keluarkan aturan tegas dan menghukum pengembang nakal yang merugikan pekerja dan masyarakat Indonesia.

Sejak awal tahun 2000 jumlah pengembang berkembang cukup pesat, termasuk developer
asing yang ikut serta mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan adanya aturan tegas, memiliki kepastian hukum dan cukup melindungi masyarakat Indonesia. Pada 2014 Kemenpera keluarkan daftar 60 developer/pengembang bermasalah.

Pengembang tersebut masuk dalam kategori yang tidak taat hukum atau nakal. Tapi hingga 2021 jumlah kasus pelanggaran hukum tidak berkurang secara signifikan, malah bertambah. Tidak sedikit kasus-kasus properti yang terjadi di Indonesia, mulai dari proyek bodong yang mengatasnamakan Down Payment (DP), apartemen yang tidak kunjung dibangun padahal sudah dibayar lunas.

Atau kasus kerusakan alam, tidak diberikannya alat keselamatan dan Kesehatan kerja, pelanggaran jam lembur dst. Hingga proses perizinan yang tidak dimiliki, malah konsumen dituduh berbohong dan tidak melengkapi persyaratan pembelian properti. Hal itu diutarakan oleh Putri Mega Citakhayana salah satu pengurus HKHKI.
Ketua Umum HKHKI Dr. Farida menambahkan bahwa pelanggaran ini terkait 3 hal utama, yakni:

1. Melanggar hak-hak pekerja seperti: tidak diikutsertakan dalam BPJS, upah dipotong, pelanggaran tentang ketentuan PKWT dan pekerja harian, dst;
2. Melanggar Hak-hak Konsumen (pembeli): tidak dilakukan PPJB dan AJB, rusun tidak dibangun hingga perijinan yang berbeda dari yang dijanjikan.
3. Merusak lingkungan dan tidak melakukan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Menggunakan alat dan materi yang merusak keseimbangan alam, melanggar hak masyarakat untuk menikmati area yang ramah lingkungan.
Untuk itu, HKHKI akan mendesak pemerintah untuk benahi aturan tentang UU Rusun, termasuk rumah hunian. Surat sudah dikirimkan ke DPR, Gubernur, DPRD Komisi D dan instansi
pemerintah terkait lainnya, agar pemerintah segera memberi tanggapan positif, kami sertakan data dan bukti awal.

Pada saat ini, sebagian besar Pengembang mendirikan bangunan dengan dana dari pembeli/calon pembeli. Yaitu berupa uang yang disetorkan oleh pembeli, sehingga kemungkinan terjadinya gagal bangun cukup tinggi.
Untuk menghindari hal tersebut, seharusnya Developer memiliki dana sendiri untuk membangun sarusun. Oleh karenanya, pemerintah perlu menyusun aturan agar pengembang memiliki modal yang cukup untuk membangun sarusun dengan dananya sendiri. “Pelanggaran ini menjadi semakin masif dari tahun ke tahun, jumlahnya luar biasa,” jelas Putri. Selanjutnya, Putri mempersilahkan bagi kawan-kawan media yang ingin hadir dalam audensi DPR nanti untuk menghubungi sekretariat. Silahkan laporkan nama dan no telp korban, kronologi singkat, jumlah kerugian, nama pengembang dan lokasi unit (rumah/rusun).

Ketua Umum HKHKI mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dan melaporkan jika memiliki pengalaman, didalam keluarga atau teman, untuk melaporkan ke sekretariat HKHKI di email hkhki.indonesia@gmail.com (WhatsApp +62812-1282-0065). Hal ini penting untuk menambahkan data kami yang akan kami paparkan di DPR RI nanti. HKHKI akan bekerjasama dengan organisasi lain untuk mendorong keseriusan pemerintah dalam benahi aturan, seperti organisasi masyarakat perkawinan campuran, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi lainnya.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>