,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
BIAK koransuarajournalist-kpk.id  komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak papua ketika diwawancarai pada hari senin tanggal 07...
Biak, Suara Journalist KPK Kasus korupsi yang sekarang sedang mencuat di Kabupaten Biak Numfor hingga kini belum bisa diselesaikan oleh penegak...
Suarajournalist-kpk.id-Jakarta-Maraknya prilaku corrupt di tataran pejabat pemerintah semakin hari semakin memprihatinkan. Seakan Slogan Revolusi...
30 Agustus 2019 | Dibaca: 194 Kali
HKHKI Resmi Lantik Pengurus Baru Periode 2019-2024

Jakarta-Organisasi Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) menggelar pelantikan pengurus 2019-2024 di Gedung Kementerian Tenaga Kerja, Gatot Soebroto, Jakarta,  pada hari Kamis (29/8/2019).

Acara tersebut sekaligus menjadi peresmian HKHKI yang ke-1 sebagai organisasi independen di bidang ketenagakerjaan.

Ketua Umum HKHKI Ike Farida mengatakan, “Kami baru saja launching hari ini, tapi per hari ini sudah lebih dari 100 orang yang daftar sebagai anggota di seluruh Indonesia, dari akademisi dosen, pengacara, karena memang himpunan ini untuk para dosen, konsultan hukum dan advokat,” ujar Ike Farida 

Pendirian organisasi ini tidak terlepas dari dukungan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan. "Dirjen PHI sekarang sangat mendukung dan kooperatif,” terang Ike.

Dalam hal ini, fokus kegiatan HKHKI adalah pengawasan, bimbingan, pelatihan dan sebagai mitra tetap pemerintah dalam parlemen dengan memberikan sumbangan pemikiran analisis hukum dalam rangka penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Sebagai contoh, Ike menjelaskan bahwa HKHKI diminta untuk terlibat dalam perumusan aturan pekerja perempuan.

“Kami diminta oleh KemenkumHAM untuk membantu merumuskan dan memberikan masukan aturan standarnisasi terkait dengan pekerja perempuan di perkebunan, karena sekarang banyak pelanggaran HAM terhadap pekerja perempuan tersebut,” jelasnya.

 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>