,
Terkait pernyataan publik yang disampaikan oleh Ketua investigasi Media SJ-KPK Evert Nunuhitu  tentang dugaan Rekayasa Laporan Keuangan PT.Bank...
Jakarta- suarajournalist-kpk.id- ​​​​Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN), Evert Nunuhitu Mengatakan bahwa diduga ...
Suara Journalist KPK. Jakarta | Dugaan kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa,...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
05 Desember 2020 | Dibaca: 234 Kali
Ike Farida: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Sebaiknya Bisa Melindungi Pekerja Informal, Tanpa Beri Beban Tambahan Pada Pengusaha

Ketua Umum DPP Indonesia Labor Law Consultant Association (ILLCA) Dr. Ike Farida, S.H., LL.M meminta Pemerintah agar nantinya RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja informal.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Diskusi Pakar Nasional Ketenagakerjaan ke-2 yang diselenggarakan ILLCA pada Kamis 3 Desember 2020 lalu. Diskusi Pakar dengan tema “Tantangan dan Implementasi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan” itu diselenggarakan secara daring dan menghadirkan 4 orang pakar ketenagakerjaan sebagai pembicaranya, yakni Drs. Hery Sudarmanto (Ditjen Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI) mewakili Kemnaker RI, Basani Situmorang S.H., M.Hum. (Tenaga ahli Komisi III DPR RI bidang Ketenagakerjaan periode 2000-2004), Bob Azzam (Perwakilan Pengusaha) dan Timboel Siregar (Perwakilan Serikat Pekerja). 

Menurut Ike, judul ini dilatarbelakangi lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perkembangan Teknologi, Informasi & Komunikasi (TIK) yang semakin kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat di seluruh belahan dunia. Terlebih selama masa pandemi COVID-19, digitalisasi ini berkembang luar biasa cepat, termasuk dalam ketenagakerjaan yang mengubah sistem dalam tatanan kerja. Dimulai dengan bekerja dirumah atau Work From Home, PHK besar-besaran, menjamurnya usaha mikro online, jasa online, catering online, freelance digital, dan seterusnyat. Menurut Ike, kedepannya tatanan regulasi harus diubah mengikuti pola perubahan format baru tersebut, karena “cara bekerja” berubah, “format perjanjian kerja” pun berubah. 

Dalam Keynote Speech-nya Ike Farida menyampaikan bahwa kemajuan TIK & hadirnya pandemi COVID-19 telah mengakselerasi lahirnya format-format kerja baru bukan saja di Indonesia tapi di banyak negara hampir di seluruh dunia. Hal tersebut juga menjadi salah salah satu topik yang dibahas dalam Konferensi Internasional Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu di mana ia hadir mewakili Indonesia. Pemerintah Indonesia harus dapat mengantisipasi kondisi ini, apalagi dengan kondisi banyaknya PHK dan di sisi lain bertambahnya angkatan kerja baru, meningkatnya “pengusaha” sekaligus “pekerja” menjadikan pekerja informal semakin tinggi, katanya dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.

Menurut Ike, lahirnya format-format kerja baru juga ada sisi baiknya bagi pekerja karena sangat fleksibel, sedangkan bagi pemberi kerja/pengusaha (user), pihaknya bisa mempekerjakan seseorang sesuai kebutuhan (demand). Bagi pekerja, cara kerja ini membuat dirinya memiliki otonomi penuh dan kebebasan (freedom) untuk memilih kapan, di mana, dan berapa lama ia bekerja. Hal tersebut memberikan keseimbangan (Work-Life Balances) antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, dan juga mendapat penghasilan tambahan. Di sisi lain, fleksibilitas ini juga memiliki sisi buruk, yakni tidak adanya jaminan terhadap pekerjaan, upah/income rendah dan tidak terjamin. Selain itu tingkat stress dan intensitas kerja yang tinggi, dan minimnya perwakilan kerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ike berpendapat, UU Cipta Kerja dibuat terlalu terburu-buru, sehingga banyak hal yang belum siap, seperti JKP. Aturan ini pasti sulit dibuat, selain ini barang baru, juga hal-hal seperti siapa saja yang berhak, siapa yang wajib bayar, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana klaimnya, berapa yang didapat, dst belum jelas. Belum lagi urusan pendanaan, karena jangan sampai pengusaha lagi yang dijadikan korban, pemerintah sering melimpahkan kewajibannya kepada pengusaha, padahal kebanyakan pengusaha adalah UMKM. Dirinya berharap agar JKP bisa memberikan perlindungan juga pada pekerja informal, dengan catatan jangan menambah beban pengusaha. RPP diharapkan dapat menyesuaikan dengan era digital ini di mana definisi “pekerja” tidak lagi sama, karena definisi “perjanjian kerja” juga sudah mengalami perubahan dan perluasan.

Bicara mewakili Kemnaker RI adalah Drs. Hery Sudarmanto, M.H, Pejabat Fungsional Kemnaker RI. Hery membuka paparannya dengan mengutip data BPS terkait jumlah angkatan tidak bekerja penuh atau tidak bekerja, yang menyentuh 45,84 juta jiwa (per Agustus 2020). UU Cipta Kerja menurutnya, diundangkan untuk menjadi solusi permasalahan ini, dan sebagai upaya untuk meingkatkan daya saing pekerja di tingkat internasional. Sayangnya, mayoritas pemberitaan mengenai UU Cipta Kerja yang ada saat ini memang kurang tepat. Hery mengklarifikasi berbagai miskonsepsi yang beredar di kalangan masyarakat, seperti hilangnya jaminan sosial dan mudahnya masuknya TKA. Hery menekankan bahwa justru UU ini nantinya akan memberikan jaminan perlindungan dan fleksibilitas kerja bagi pekerja.

Basani Situmorang, sebagai pembicara kedua menekankan UU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah untuk menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia. Sayangnya, UU ini mendapat keberatan dari berbagai serikat pekerja yang menganggap UU ini akan menghapus upah minimum, pesangon dan tidak melindungi kepentingan pekerja. Padahal, hal ini tidak benar adanya. Ketentuan baru yang menguntungkan pekerja seperti kompensasi bagi pekerja PKWT, tidak mengikis hak-hak pekerja, justru menambahkan. Sementara itu, Bob Azam sebagai wakil pengusaha menyinggung fakta bahwa peningkatan investasi di Indonesia ternyata tidak selalu sejalan dengan penciptaan lapangan kerja.

Pasalnya, hukum ketenagakerjaan yang ada saat ini masih belum banyak melindungi sektor-sektor yang memainkan peran penting dalam ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, seperti UMKM. Menurutnya, UU No. 11/2020 ini tidak pro pada pengusaha UMKM padahal mayoritas, jika dibanding jumlah pengusaha besar yang sangat kecil jumlahnya. Uang kompensasi bagi PKWT jelas menambah beban baru karenanya para pelaku usaha (UMKM) berharap pemerintah bersikap bijak mengaturnya dalam RPP nantinya agar UMKM bisa hidup. Jika aturannya terlalu membebani pengusaha, nantinya bisa dilanggar, karena mereka tidak mampu bayar.

Sebagai wakil serikat pekerja, Timboel Siregar berharap UU Cipta Kerja dapat menjadi solusi masalah defisit angkatan kerja Indonesia. Meskipun saat ini dirinya mengkhawatirkan banyak hal karena UU Cipta Kerja ini dianggap cukup gegabah, misalnya tentang outsourcing, karena pasal 64 dan 65 dalam UU Ketenagakerjaan dihapus. Padahal pasal tersebut menyatakan bahwa outsourcing hanya boleh untuk pekerjaan tambahan (bukan utama). Aturan yang ada sekarang di Pasal 66 tidak menyebutkan hal tersebut, maka Timboel mempertanyakan apakah nantinya pekerja outsourcing boleh mengerjakan pekerjaan utama atau bagaimana, karena jelas ini merugikan pekerja. 

Di akhir acara Diskusi Pakar memberikan catatan dan masukan penting bagi pemerintah yang saat ini sedang menggarap RPP yakni:

1. RPP perlu dibuat realistis dan tidak memberatkan pengusaha-khususnya UMKM. Jika tidak, maka tujuan “penciptaan kerja” tidak bisa dicapai.

2. Pemerintah perlu mengakomodir perubahan pola dan sistem kerja baru yang lebih mengarah kepada fleksibilitas menuju era digital, termasuk perlindungan bagi pekerja informal tanpa menambah beban pengusaha.

3. Perlu adanya transformasi & reformasi dalam pengawasan ketenagakerjaan dalam hubungan industrial.

4. Pentingnya peran & dorongan pemda dalam pengaturan upah UMKM sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat.

5. Perlu dikembangkan best practices dalam hubungan industrial yang tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>