,
SUARAJOURNALIST-KPK.ID |NTT- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Biak- Ketua  Umum Nasional LSM.KAMPAK Papua Dorus Wakum menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mana...
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis malam (3/7/2020) turut menangkap ketua DPRD Kutai Timur, Encek U.R Firgasih. Encek...
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menunjukkan Tajinya Kali ini KPK berhasil menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam rangkaian...
21 Juli 2020 | Dibaca: 84 Kali
Ike Farida: Pemerintah Jangan Diskriminasikan Anak ABG


Dr. Ike Farida, S.H.LL.M, praktisi hukum dan penggiat perkawinan campuran mengatakan bahwa selama ini anak berkewarganegaraan ganda (ABC) belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah. Bahkan bagi anak perkawinan campur (Kapur) yang lahir sebelum tahun 2006 dan luput mendaftarkan affidafit, hingga kini masih mendapat perlakuan diskriminakif karena diperlakukan sebagai orang asing murni. Padahal anak tersebut separuh darahnya adalah Indonesia. Perlakuan diskriminatif tadi karena adanya aturan dalam Pasal 41 UU nomor 12 tahun 2016 tentang Kewarganegaraan yang membedakan hak anak yang lahir sebelum dan setelah tahun 2006.

Bagaimana mungkin undang undang mendiskriminasikan anak hanya karena dia lahir sebelum dan setelah tahun uu disahkan? Menurut Farida, aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konstil'usi dan perlindungan maksimal bagi anak serta asas keadilan Oleh karenanya pasal tersebut harus dihapus, UU No. 12 tahun 2006 harus di revisi. Pemyataan tersobut disampaikan oleh Fan'da dalam Webinar yang disclenggarakan oIeh Ditjen Tata Negara Dirjen AHU Kemenkumham RI pada 8 Juli 2020.

Webinar dengan tema "Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Aspek Perlindungan dan kepastian Hukum" ini mendapat perhatian besar dari masyarakat. Peserta yang mendaftar melebihi 1400 bukan saia dari Indonesia tapi juga luar negeri Selain Ike Farida, narasumber lainnya adalah Prof, Dr JIimly Asshiddiqie (Guru Besar FHUI), H.E., Drs. Andy Rachmianto, MI’i (Dir Prolokol dan Konsuler Kemlu RI, sekaligus Dubes RI untuk Aman) dan Dr. Baroto, S.H., M‘H. (Direktur Tata Negara Kemenkum HAM RI). 

Dalam paparannya Jimly menyampaikan bahwa kebiiakan regulasi kewarganegaraan di Indonesia masih belum lengkap, sehingga hams dikaji dan dilakukan evaluasi ulang Seharusnya, terdapat mekanisme pemberian status kewarganegaraan meskipun tidak mengaiukan seperti Pronas (program nasional) yang berasal dari pelaku kawin campur Jimly juga mempertanyakan tentang persepsi kewarganegaraan di dalam birokasi pemerintahan yang belum menyesuaikan diri dengan zaman globaliasi. Seharusnya diadakan bilateral relations dengan negara lain untuk status kewamegaraan ganda dan mekanisme onmihus bill yang memuat tidak hanya permasalahan kewamegaraan namun iuga menyemuh kepemingan keperdataan dan administratif bagi anak basil perkawinan campuran. 

Sementara itu, Andy Rachmianto memaparkan tenlang pentingnya perlindungan terhadap anak ABC yang berada di luar maupun dalam wilayah NKRI. Andy memberikan ilustrasi kasus perkawinan campuran di Malasyia, Filipina, United Emirates clan Mesir yang tidak memiliki dokumen dan laporan resmi, sehingga anaknya menjadi statless. Hal ini berdampak terhadap hak hak anak dan prinsip family unity Andy mendorong agar pemerintah membentuk regulasi dan aturan pelaksanaan dengan mempertimbangkan kondisi di luar negeri.

Untuk melindungai anak Kapur dengan tepat dan cepat, harus dibuat integrasi basis data status kewarganegaraan antar instansi pemerintah dalam verfikasi guna menghindari penyalanhgunaan proses kewarganegaraan dan Disminasi informasi pada warga di luar negeri terkait status kewarganegaraan. 

Direktur Tata Negara Kemenkum HAM RI, Bamto, memaparkan tentang isu dan problematika anak Kapur diantaranya usia 21 tahun belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat sehingga akhirnya telat memilih kewarganegaraan anaknya. Kurangnya sosialisasi.

 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>