,
SUARAJOURNALIST-KPK.ID |NTT- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis malam (3/7/2020) turut menangkap ketua DPRD Kutai Timur, Encek U.R Firgasih. Encek...
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menunjukkan Tajinya Kali ini KPK berhasil menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam rangkaian...
BIAK koransuarajournalist-kpk.id  komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak papua ketika diwawancarai pada hari senin tanggal 07...
21 Desember 2019 | Dibaca: 567 Kali
ILLCA Siap Mengawal OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja

Pada 12 Desember 2019, Pemerintah mencanangkan Omnibus Law RUU yang salah satunya adalah terkait Cipta Lapangan Kerja. Substansinya ada 11 klaster yang salah satunya adalah pada bidang Ketenagakerjaan tentang Cipta Lapangan Kerja. Dimana Pemerintah harus mengitegrasikan 82 Undang-undang dan 1.194 Pasal ke dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. 

OMNIBUS LAW berfungsi untuk menyeragamkan kebijakan pusat dan daerah, UU dan aturan dibawahnya agar tidak tumpang tindih, bertabrakan/ melanggar antara UU dengan aturan dibawahnya (baik vertical ataupun horizontal). Misal Perda Bekasi No. 4/2016 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 44 ayat (6)nya mengatur bahwa PKWT harus lebih sedikit dari jumlah PKWIT. Perda ini jelas bertentangan denga  UUTK (UU No. 13/2013 tentang Ketenagakerjaan). Karena di UUTK tidak ada pembatasan ataupun presentasi tentang PKWT dan PKWTT. 

Selama syarat menggunakan PKWT dipenuhi maka perusahaan boleh merekrut pekerjanya secara PKWT, sekalipun jika jumlahnya lebih banyak dari PKWTT. OMNIBUS LAW KETENAGAKERIAAN mencakup 6 poin penting yakni: Upah Minimum, Outsourcing, TKA, Pesangon, Jam Keria, dan Sanksi, ILLCA meminta agar Pemerintah dan DPR harus ekstra hati-hati dalam menetapkan aturan, jangan sampai merugikan salah satu pihak, serta harus luwes dan tidak rigid. Agar pasar kerja di Indonesia bisa bersaing dengan internasional. 

Keenam poin antara lain tentang: UPAH MINIMUM, wacana Menteri Ketenagakerjaan bahwa hanya ada satu acupan upah minimum dalam satu provinsi yaitu UMP, sedang UMK dihapuskan. Menurut ILLCA sebelum aturan dikeluarkan, harus dilakukan penelitian (research) terlebih dahulu agar tahu apakah daya beli dan harga kebutuhan pokok di setiap kota di provinsi tersebut sama? Bagaimana dengan KHLnya? Karena sekarang ini di Jawa Barat saja sangat berbeda antara Kota Banjar (Rp. Rp.1.688.217), Cianjur dan Karawang (Max Karawang Rp. 4.234.010). Jika kemudian Upah Minimum akan diseragamkan, dikhawatirkan justru memicu keresahan bagi pekerja. 

Mengenai OUTSOURCING, saat ini aturannya hanya diatur dalam Bab HUBUNGAN KERIA pada Pasal 64, 65, 66 UUTK. Aturan ini tidak cukup, apalagi pascaputusan MK ada norma baru yang wajib diatur dalam level UU (bukan level Permen seperti yang sekarang ada). Karenanya ILLCA berharap pemerintah dapat membuat UU tersendiri tentang outsourcing yang lengkap mengatur perlindungan bagi pekerja, hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak. 

Terkait TKA, lahirnya Peraturan Presiden No. 20/ 2018 dan Permenaker No. 10/ 2018 tujuannya adalah untuk mempersingkat proses perijinan. Secara praktik dapat dianggap cukup di lapangannya, namun secara formal kedua aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat 1 UUTK. Begitu juga tentang PKWT bagi TKA, harus diperjelas dalam Pasal 59 ayat (7) bahwa TKA tidak tunduk pada Pasal 59 ayat (7). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jikn PKWT tidak memenuhi seluruh persyaratan maka demi hukum PKWT harus menjadi PKWTT. Padahal TKA tidak boleh jadi PKWTT, sehingga jelas bahwa TKA tidak dapat sepenuhnya tunduk pada Pasal 59 UUTK, oleh karenanya harus dibuat aturan tersendiri khusus bagi TKA.Terkait PESANGON, jika dilihat latar belakang lahimya Pasal 156 UUTK, sebenarnya 

pesangon ditujukan utk melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan, agar dalam periode ”nganggur", orang tersebut tetap bisa hidup dan mencari pekerjaan. Adapun dananya dari pemerintah. Sedangkan di Indonesia, dananya dari penggusaha. Terlebih dibanyak kasus pengusaha dipaksa untuk membayar lebih dari ketentuan Pasal 156 UUTK. ILLCA berharap agar pesangon, jikapun akan dihapuskan oleh pemerintah, maka dananya haruslah murni dari pemerintah (bukan dari pekerja dan pengusaha) seperti JKP ataupun JPS. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 ”Negara mengembtmgkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dun memberdayakan masyarakat yang lemah dun tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Namun saat ini nampaknya tanggung jawab terhadap jamjnan sosial pekerja seluruh diserahkan kepada perusahaan dan pekerja itu sendiri dengan cara iuran. 

ILLCA sebagai organisasi yang terdiri dari Advokat dan Dosen yang mengkhususkan dibidang ketenagakerjaan siap mengawal pemerintah dan DPR baik dalam memberikan masukan, RDPU maupun memberikan data ataupun study kasus atau perbandingan dengan beberapa Negara yang pernah diteliti ILLCA. Untuk informasi keanggotaan dapat menghubungi Sekretariat Pusat ILLCA, Gedung Wirausaha Building 3rd Floor, Suite 302, Jl.HR Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta 12940, Telp 021-5213154, 0812-128-200-65
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>