,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
18 Mei 2021 | Dibaca: 932 Kali
Jeritan Buruh PT Pulau Intan Bajaperkasa Kontruksi Atas Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Dimasa pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) ini, terdapat sejumlah Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk merampingkan biaya operasional Perusahaan. Hal tersebut dapat dimaklumi, namun dalam melakukan PHK terdapat prosedur yang telah diatur oleh Perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta seluruh aturan pelaksananya dan sepatutnya dihormati oleh Perusahaan. 

Hal ini tercermin dari keterangan buruh yang dilakukan PHK secara sepihak oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Jakarta Barat dengan beralasan bahwa kontrak telah selesai.

Perusahaan dengan nama resmi PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi itu memecat sejumlah buruh dengan alasan pekerja yang bersangkutan adalah pekerja kontrak yang telah habis masa kerjanya padahal para pekerja telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun di perusahaan tersebut. 

Pekerja yang bersangkutan antara lain Sdr. Pungki Herwana, Sdr. Joko Heri Slamet, Sdr. Teguh Subagiyo dan Sdr. Argoyo. 
Sdr. Pungki Herwana dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya telah bekerja pada PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi sejak tanggal 11 April 2012, namun secara tiba-tiba pada tahun 2020 perusahaan menyuruh menandatangani suatu perjanjian kerja waktu tertentu dengan jangka  waktu terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020 dan Sdr. Pungki Herwana pun dianggap oleh perusahaan telah berhenti bekerja karena telah habis masa kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.

Begitupun dengan keterangan dari Sdr. Joko Heri Slamet yang menyatakan bahwa dirinya telah bekerja pada PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi sejak tanggal 29 Oktober 2011. 

Namun pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Juli, Sdr. Joko Heri Slamet disuruh untuk menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu yang jangka waktunya adalah satu tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Selain itu, Sdr. Joko Heri Slamet juga menjelaskan bahwa dirinya diberikan upah dibawah Upah Minimum Regional (“UMR”) Jakarta, diaman pada tahun 2020 UMR Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp. 4.276.349 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), namun Sdr. Joko Heri Slamet diberikan upah oleh perusahaan sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Sdr. Teguh Subagiyo juga menyatakan hal yang sama, dimana dirinya telah bekerja di PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi sejak tanggal 19 Agustus 2013. Dirinya juga diberhentikan dengan alasan habis kontrak karena yang bersangkutan pernah disuruh untuk menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Agustus. 

Padahal ditahun-tahun sebelumnya yang bersangkutan tidak pernah menandatangani perjanjian apapun.
Selanjutnya Sdr. Argoyo yang ditempatkan di Bali, juga diberhentikan dengan alasan habis kontrak dengan disuruh menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu pada bulan Mei 2020. 

Padahal menurut keterangan yang bersangkutan, dirinya bekerja di PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi sejak tahun 2013 dan tidak pernah menandatangani perjanjian kerja apapun sejak awal bekerja.

Raditya Darmadi dari kantor hukum Raditya & Reynold Law Firm selaku kuasa hukum dari para pekerja menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan mediasi pada instansi ketenagakerjaan terkait dan akan memaksimalkan penyelesaian secara kekeluargaan. “kami saat ini sedang melakukan mediasi pada Disnaker Jakarta Barat untuk Pak Teguh dan Pak joko, serta disnaker Badung di Bali untuk Pak Argoyo. Sedangkan, untuk Pak Pungki sudah keluar anjurannya dari Disnaker Jakarta Barat. 

Untuk isi anjurannya nanti akan disampaikan di pengadilan saja ya. Pada intinya kami semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, karena itu kan memang arahan dari Menteri Ketenagakerjaan dari masa ke masa apalagi sekarang sedang ada pandemi covid-19, jadi pekerjanya susah dan dari sisi perusahaannya mungkin juga terkena dampak, tetapi kan pemutusan hubungan kerja ada prosedur dan hak-hak pekerja yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu saya mengajak kepada perusahaan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan kalau mau melakukan phk, karena memang sudah diatur prosedurnya, jadi biar sama-sama menguntungkan. 

Perusahaan memenuhi Good Corporate Governance (GCG) dan pekerjanya juga mendapatkan kesejahteraan yang sudah ditentukan oleh undang-undang”
Reynold Simanjuntak yang juga kuasa hukum dari para pekerja, menyampaikan hal yang sama yaitu memaksimalkan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pada intinya kami selalu mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. 

Walaupun sudah ada anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Jakarta Barat, secara paralel kami tetap berkomunikasi dengan perusahaan dan mengajak perusahaan untuk melakukan phk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Ya kalau perusahaan memiliki permasalahan karena dampak pandemi covid-19 kan tinggal dikomunikasikan saja, kami juga mengerti hal tersebut, namun juga jangan sampai melalaikan tanggung jawabnya untuk membayarkan hak-hak pekerja karena sudah memberikan sumbangsih kepada perusahaan selama bekerja. 

Disaat pandemi seperti ini kan mereka juga susah cari pekerjaan, jadi kami terpanggil untuk membantu teman-teman pekerja untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diterima dan yang cukup penting juga adalah perusahaan harus taat terhadap prosedur yang ada dengan memenuhi segala ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau sudah sama-sama taat dan saling menghormati, mudah-mudahan perusahaan semakin mudah dan bias focus dalam menjalankan usahanya. 

Harapan kami permasalahan ini cepat selesai dan dinilai secara objektif oleh disnaker dalam hal ini para Mediator dan Pengadilan apabila harus berlanjut sampai ke Pengadilan. Saya meyakini bahwa Mediator akan membantu menyelesaikan permasalahan ini dengan berwibawa, jujur, dan adil, seperti amanah yang ada di Permenakertrans 17/2014. 

Selain itu, kami juga telah melayangkan Surat kepada Kemenaker dan Pak Walikota agar perselihan ini mendapat pengawalan yang ketat.

Secara bersama-sama Raditya dan Reynold menyampaikan bahwa dalam hubungan ketenagakerjaan tidak semata-mata melihat hukum dengan kaca mata kuda, namun aspek kemanusiaan pun seharusnya menjadi perhatian khusus yang harus dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan yaitu Pekerja, Perusahaan dan juga Pemerintah agar mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>