Suara journalis KPK - Mendatangi Kejaksaan Negeri Kepuluan Yapen, Lsm Kampak Papua minta Kepala Kejaksaan Negeri Yapen Hendry Marulitua, S.H., M.H. segera mengeluarkan status tersangka kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Kepala Dinas Kesehatan dan PPK dinas kesehatan kabupaten waropen karena surat pemanggilan yang ditujukan kepada ketiga Kadis tersebut statusnya sudah dinaikan ke Status Penyidikan. Aktifis anti korupsi sekjen Lsm kampak papua Johan rumkorem mengungkapkan, kami desak Kejari Yapen supaya menetapkan tersangkanya karena kerugian negara cukup besar, nilainya Rp 7 milyard, jadi kami minta supaya kejari jangan main-main soal kasus ini, apalagi ini kegiatan untuk pembangunan puskesmas Waren di waropen, tandas johan.

Johan menambahkan, kegiatan pembangunan puskesmas dianggarkan tahun 2019, dananya sudah direalisasikan 100%, tapi pekerjaanya belum selesai.
Menanggapi kehadiran Kampak Papua di Kantor kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, KasiPidsus Kejari Yapen Petra Wonda menegaskan, pihaknya akan menyelesaiakan kasus tersebut, kami sudah meminta Inspektorat untuk mengaudit pekerjaan fisiknya, setelah itu kami minta BPK untuk menghitungan kerugian negaranya, dan kami akan keluarkan statusnya, pungkasnya. Pihaknya mengakui, memang surat yang kami keluarkan untuk pemanggilan nama-nama tersebut, itu statusnya penyidikan, artinya penyidikan umum, setelah akhir bulan september ini kami akan naikan statusnya menjadi tersangka, tambahnya.

Sementara pihak kejaksaan menyampaikan hal tersebut, johan rumkorem mengungkapkan lagi, kami minta Kejari Yapen harus serius, karena ada kegiatan fiktif yang bersumber dari dana otsus, seperti pengadaan obat-obatan, kami sudah turun cek, ternyata benar ada kegiatan fiktif, ini rinciannya, dana yang diperuntukkan untuk belanja oba Malaria Rp 879.020.000, TB Rp 87.480.000 dan Hiv/Aids Rp 144.500.000, total keseluruhan Rp 1.111.000.000 milyard, semua ini fiktif, jadi kami minta Kejari yapen jangan main-main soal kejahatan kemanusian di waropen, ini sudah keterlalu, tutur johan. 

Kami akan kembali melakukan aksi demo besar-besaran di depan Kejari Yapen minta Kepala BPKAD dan Kadis Kesehatan Waropen segera diproses secara hukum karena sudah sudah melakukan kejahatan luar biasa sampai Bantuan dana Hibah untuk pemeliharaan pembangunan gereja Rp 8.5 milayard pun di sikat habis oleh Kepala BPKAD, jadi pada prinsipnya kami akan kawal terus prosesnya.
Lagian oknum-oknum kadis ini tidak terlibat dalam kepentingan politik Pilkada, Pilpres atau caleg, jadi kami minta supaya segera diproses secara hukum, tutup johan.