Ketua Umum Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) Eros Djarot menyampaikan hingga saat ini masih banyak ditemukan persoalan sengketa lahan yang melibatkan mafia tanah. Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Unit Kerja Presiden (UKP) untuk memberantas mafia tanah.

"Agar presiden membentuk Unit Kerja Khusus (UKP) Pemberantasana Mafia Tanah yang kerja utamanya menyelenggarakan adu data, sebagai metode pokok, untuk menyelesaikan sengketa antar-para pihak yang bersengketa. UKP membantu presiden dalam upaya serius untuk memberantas mafia tanah, KIBMA bersedia berperan aktif dalam unit kerja dimaksud," kata Eros Djarot kepada wartawan usai Konferensi Pers KIBMA di Hotel Sunbreeze, Jakpus, Minggu (15/2/2023).

Eros mengatakan pihaknya juga memberi usul kepada Presiden untuk mengevaluasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, BPN dinilai bermasalah sebab kerap mengeluarkan sertifikat tanah kepada mafia tanah.

"KIBMA juga mengusulkan agar presiden mengevaluasi BPN sebagai lembaga sumber masalah yang terindikasi sering mengeluarkan sertifikat bermasalah, yang digunakan oleh para mafia tanah untuk merampas tanah-tanah milik rakyat," ungkap Eros.

Eros menyampaikan lembaganya dibentuk guna mengangkat persoalan sengketa lahan para mafia tanah. KIBMA juga melakukan kampanye untuk menghentikan praktek-praktek kriminalisasi yang bersumber dari sengketa lahan.

"KIBMA didirikan untuk mengangkat persoalan perampasan tanah yang memunculkan konflik, sengketa, dan perkara antara rakyat dengan para mafia tanah, yang menjadi problem utama persoalan agraria beberap dekade terakhir. KIBMA juga melakukan kampanye untuk menghentikan praktek-praktek kriminalisasi dalam kaitan sengketa tanah," tutur Eros.

Eros menyampaikan Indonesia darurat mafia tanah. Dia menyebut 1% elit menguasai 59% lahan di Indonesia, sementara 99% penduduk menguasai 41% lahan di negeri sendiri.

"Satu persen elit menguasai 59% lahan di negeri ini, sementara 99% penduduk hanya menguasai 41%," imbuh Eros.

Untuk itu, Eros mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit dan memahami permasalahan mafia tanah ini. Dia tidak ingin masyarakat menjadi korban kebohongan mafia tanah.

"Ayok kita sama-sama, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kita bangkitlah. Jangan mau dibohongin bahwa seolah-olah kita ini pemilik negeri ini, seolah-olah Tanah Air ku. Lama-lama kita nyanyi Tanah Air ku nggak bisa lagi karena tanah airmu," imbuhnya.