,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Jakarta, Suara Journalist KPK. Dugaan publik terhadap Rekayasa Laporan Keuangan BPD-NTT Tahun Buku 2020 yang disampaikan ketua umum LSM IIK Drs....
Ketua Umum Nasional Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi "LSM.KAMPAK Papua" Dorus Wakum angkar bicara soal kejahatan terstruktur,...
Sekjen LSM Kampak Papua, Johan rumkorem  kepada awak Media,  meminta Kapolri  Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo  segera...
16 Januari 2023 | Dibaca: 47 Kali
Lanjutan Sidang Pra Peradilan Korban Mafia Tanah Di PN Jakarta Selatan

Jakarta
Persidangan Pra Peradilan dengan pemohon SK Budiardjo dan Nurlela dengan termohon I. Dirreskrimun Polda Metro Jaya dan termohon II. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berlangsung Senin (16/1/2022) pagi, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Sidang Praperadilan Korban Mafia Tanah berlangsung dengan pembacaan gugatan
Pemohon,” kata Adv. M. Yahya Rasyid, S.H, Kuasa Hukum Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), SK Budiardjo kepada awak media di PN Jakarta Selatan.

Menurut Yahya, perkara ini bukan perkara normal sebenarnya perkara ini dipaksakan,  karena menurutnya tidak ada bukti unsur Pasal 263 dan Pasal 266. Kenapa saya bilang dipaksakan? Karena unsur delik pidana di Pasal 263 dan Pasal 266 itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Tersangka.

Lebih lanjut Yahya menegaskan, saya yakin sekali karena perkara ini bukan perkara normal, perkara yang sangat dipaksakan karena unsur deliknya kita melihat dan saya pertanyakan sama penyidik unsur itu di mana?

Sementara itu Eros Djarot ketua GBN Gerakan Bhineka Nasional yang turut hadir dalam sidang lanjutan Praperadilan tersebut menyatakan Kita jangan takut sama mafia tanah. Pak Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa tidak ingin negara ini menjadi negara mafia. Kami ingin negara ini memiliki Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government pungkasnya.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>