,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI)...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Membuanan di dunia aktifis, Johan rumkorem meminta masyarakat ikut berperan penting untuk megawal Pemerintah daerah dan DPRP serta DPRD di...
Jakarta - Tiga hari lagi, tepatnya tanggal 1 1/4/ 2019 adalah 2 tahun Novel Banwedan aktivis anti korupsi yang juga penyidik senior KPK mencari...
  Jakarta Suara Journalist KPK. Tiga mantan pejabat PT Sinar Mas Group dieksekusi Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Klas I...
16 Desember 2018 | Dibaca: 325 Kali
LPSK: Tahun 2018, Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, sepanjang tahun 2018 jumlah permohonan perlindungan mencapai 1290 permohonan, berkurang dibandingkan tahun 2017. Namun demikian, untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme. dan korupsi mengalami peningkatan.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menjelaskan, untuk kasus Kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 104 permohonan pada tahun 2017 meningkat mencapai 264 permohonan yang masuk. Sedangkan kasus terorisme meningkat dari 42 permohonan tahun lalu, sampai November 2018 terdapat 133 permohonan. Sementara untuk kasus korupsi dari 53 permohonan meningkat menjadi 130 permohonan di tahun 2018.

“Ini menjadi hal yang luar biasa bagi kami yang berarti LPSK semakin diketahui tugas dan fungsinya oleh publik sehingga kami menjadi rujukan. Dengan demikian, pengakuan atas peran dari LPSK sudah semakin jelas,” tutur Abdul Haris, dalam jumpa pers, Kamis (13/12/2018) di kantor LPSK, Jakarta Timur.

Haris menambahkan, peran aktif yang dilakukan oleh LPSK bukan hanya memberikan layanan, tetapi juga memperkuat peraturan perundang-undangan. Jika dilihat masih menghambat atau belum mengatur, maka LPSK ikut aktif terlibat dalam mengadvokasi.

“Penyempurnaan UU ini dalam rangka untuk pencegahan. Alhamdulillah, apa yang LPSK usulkan mendapat dukungan baik dari DPR maupun pemerintah,” tambah Haris.

Sementara itu, terkait dengan serapan anggaran yang dialokasikan oleh LPSK, dari jumlah anggaran Rp.80,959 miliar, baru terealisasi sebanyak Rp.76 miliar. Meningkatnya permohonan dari kasus terorisme, diindikasikan karena pada tahun 2017 LPSK berhasil memfasilitasi kompensasi (ganti rugi dari negara) kepada beberapa korban terorisme. Selain itu, ada beberapa pembayaran yang harus dilakukan kepada pihak rumah sakit untuk pengobatan korban terorisme.

Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>