,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI)...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta - Tiga hari lagi, tepatnya tanggal 1 1/4/ 2019 adalah 2 tahun Novel Banwedan aktivis anti korupsi yang juga penyidik senior KPK mencari...
  Jakarta Suara Journalist KPK. Tiga mantan pejabat PT Sinar Mas Group dieksekusi Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Klas I...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
08 Februari 2019 | Dibaca: 168 Kali
Masyarakat Penghuni Rumah Susun Indonesia Pertanyakan Keadilan Pergub No. 132 Tahun 2018

Jakarta - Pengaturan rumah susun di wilayah DKI Jakarta masih menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan. Terbitnya Pergub No. 132 Tahun 2018 yang mengatur tentang rumah susun nyatanya malah menghadirkan masalah baru yang menambah rumit permasalahan yang ada sebelumnya. Adanya sisi lemah dalam Pergub dimanfaatkan oleh segelintir pihak tidak bertanggungjawab yang menghadirkan kerugian bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (P3SRS). Adanya peluang konflik timbul antara penghuni, pemilik, dan pengembang, serta pengelola rumah susun akibat Pergub ini semakin menambah pelik masalah yang timbul 5 tahun belakangan.

Menanggapi permasalahan ini, Masyarakat Penghuni Rumah Susun Indonesia menggelar diskusi publik dengan tema "Cacad Hukum dan Potensi Konflik Akibat Berlakunya Pergub No. 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun di DKI Jakarta". Diskusi ini berlangsung pada Jumat, 8 Februari 2019, di Kopi Politik, Jakarta Selatan.

Sabar Daniel SH., Praktisi Hukum, menilai, adanya Pergub membuat ketidakadilan. "Salah satu sisi lemah dalam Pergub ini adalah membuat hak pemilik rusun dikurangi. Selama ini, jika seseorang memiliki 5 rusun maka ia memiliki 5 suara dalam pemilihan P3SRS. Namun, dengan adanya Pergub ini seberapa banyak pemilik memiliki unit rusun, mereka hanya memiliki 1 suara. Ini bisa menjadi peluang terpilihnya P3SRS yang tidak bertanggungjawab," nilai Daniel. 

"Saya menduga adanya kepentingan lain yang dimiliki Gubernur dalam masalah ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa adanya nuansa politis dalam tahun politik seperti sekarang. Mungkin saja ada kepentingan pengembang besar dibalik semua permasalahan ini," tambah Daniel.

John R. Keliduan, SH., Perwakilan P3SRS, menyebut, Undang-undang No. 20 Tahun 2011 yang menjadi induk dari Pergub No. 132 juga bermasalah. "Saya lihat ada ketidakadilan dari UU dan Pergub ini. Pertama, terkait dengan hak pemilik. Kedua, dalam penyusunan UU dan Pergub ini, P3SRS tidak pernah dilibatkan. Jadi, bagaimana bisa Pemerintah melihat langsung di lapangan jika P3SRS tidak dilibatkan," sebut John.

Selain permasalahan one man one vote, masalah lain yang timbul akibat Pergub No. 132 adalah waktu pergantian pengurus P3SRS yang hanya diberikan waktu 90 hari semenjak Pergub efektif berjalan. Padahal, pengurus P3SRS masih memiliki masa bakti selama 2 tahun ke depan.

Menanggapi masalah tersebut, John merasa Pemerintah harusnya bisa memberikan waktu lebih bagi mereka sebelum melakukan pergantian. "P3SRS ini merupakan wakil yang dipilih warga. Tidak serta merta dapat langsung diganti karena harus melalui berbagai proses, dan tentu kami juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban. Saya berharap Pergub ini tidak usah dicabut, namun dapat ditinjau kembali," ungkap John.

Sementara itu, Ridwa Darmawan SH, Pengamat Kebijakan Publik, menjelaskan ada masalah cukup berat sebagai dampak dari dikeluarkannya Pergub No. 132. "Pergub yang seharusnya memberikan rasa keadilan bagi seluruh stakeholder, nyatanya malah gagal memberikan keadilan. Pergub ini malah bertentangan dengan Undang-Undang dan membuat masalah baru. Secara umum, dapat dilihat bahwa ada aturan peralihan yang seharusnya menjafi jaminan kepastian hukum yang justru dilanggar," jelas Ridwa.

Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>