,
Terkait pernyataan publik yang disampaikan oleh Ketua investigasi Media SJ-KPK Evert Nunuhitu  tentang dugaan Rekayasa Laporan Keuangan PT.Bank...
Jakarta- suarajournalist-kpk.id- ​​​​Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN), Evert Nunuhitu Mengatakan bahwa diduga ...
Suara Journalist KPK. Jakarta | Dugaan kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa,...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
10 Februari 2021 | Dibaca: 338 Kali
Mengukur Tanggung Jawab BPK Terkait Dugaan “Rekayasa” Laporan Keuangan Bank Mandiri Senilai 19,5 Triliun Rupiah


Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  
Laporan Keuanagan Suatu perusahaan biayanya terdiri dari Neraca (Balnce shett) yang menggambarkan posisi Kekayaan, Kewajiban dan Modal pada suatu periode tertentu, Laba-Rugi (Income Statement) yang menjelaskan kinerja keuangan suatu entitas usaha dalam suatu periode tertentu, Laporan Ekuitas laporan yang menggambarkan peningkatan ataupun penurunan (perubahan) dari aktiva (bersih) pada suatu periode tertentu, Laporan Arus Kas (Cash Flow) yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu, dan catatan atas Laporan Keuangan. 

Begitu pentingnya fungsi dari laporan keuangan, maka konstitusi kita melalui  UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mengamanatkan dengan tegas bahwa Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Direksi. Direksi perusahaan diminta untuk membuat Laporan Keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada Komisaris perusahaan, bahkan untuk membuktikan apakah laporan itu disajikan dengan wajar, Laporan Keuangan wajib diaudit akuntan publik, sebagai auditor indepeden.

Dugaan publik yang disampaikan Evert Nunuhitu sebagai Ketua Umum GRPKN terhadap adanya penyimpangan atas Laporan Keuangan PT. Bank Mandiri,Tbk periode 2018 yang nilainya mencapai 19,5 triliun rupiah (Rp.19.529.146.000.000) bukanlah berita biasa yang dapat diabaikan, secara lambat tapi pasti informasi ini akan terus bergulir dan  diresponi oleh para politisi untuk tujuan tertententu, dan pegiat anti korupsi yang terus mencari keadilan, sehingga  apabila tidak segera direspon oleh Bank Mandiri dan atau Badan pemeriksa keuanagan (BPK) dalam bentuk klarifikasi, persoalan ini akan menjadi issue liar yang gaduh dan dapat menyasar kemana-mana.

UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, memberikan kebebasan dan kemandirian kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, oleh karena dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BPK pasti telah melakukan Audit secara periodik terhadap kinirja dan  Laporan Keuangan BUMN (bank-bank pemerintah)  sebelum BUMN (bank-bank peerintah) mempublikasikan laporan keuangannya untuk konsumsi publik. 

Sepatutnya informasi publik  terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Mandiri,Tbk dan Entitas anaknya tahun buku 2018 yang diduga telah direkayasa sejumlah Rp. 19.529.146.000.000 (Sembilan belas Triliun Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Enam Jura Rupiah) yang telah dipublikasikan oleh Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN) dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN (Bank Mandiri(Pesero),Tbk), dengan asumsi bahwa dugaan tersebut benar terjadi, karena sampai dengan saat ini belaum ada klarifikasi dari Bank mandiri, ataupun BPK sebagai Pemeriksa dan Pengawas dari BUMN (Bank Mandiri).  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak peka dan lamban dalam meresponi informasi dugaan rekayasa laporan keuangan PT.Bank Mandiri (pesero),Tbk, padahal BPK seharusnya sadar bahwa ada tanggung jawab moral terhadap rakyat yang melekat pada BPK sebagi institusi yang menggunaka anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat, sehingga dalam melaksanakan  tugas fungsi operatifnya dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara  secara professional terhadap PT. Bank Mandiri (Pesero), Tbk harus dilakukan secara professional, transparan dan akuntabel. 

Dengan tidak memberikan respon terhadap tudingan masyarakat terhadap Bank Mandiri (Pesero),Tbk  yang diduga melakukan rekayasa laporan keuanganya yang nilainya mencapai  19,5 triliun rupiah disaat negara dalam kesulian keuangan dalam menghadapi pandemic virus Covid 19, adalah Tindakan yang keliru dan dapat dianggap tidak bertanggung jawab terhadap  rakyat, mengingat bahwa jika dugaan tersebut benar, maka BPK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan khusunya Bab III Pasal 8 butir 3, 4 dan 5 yang mengamanatkan apabila dalam pemeriksaan BPK ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan kepada instansi yang berwewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar dapat dijadikan dasar penyidikan bagi petugas penyidik yang berwenang,  dan BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut  pemeriksaan yang dilakukan penyidik, dan hasilnya diinfomasikan secara tertulis kepada DPR dan Pemerintah.
Dugaan rekayasa laporan keuangan, atau bahkan telah terjadi rekaya laporan keuangan di BUMN, seringkali tidak direspon oleh BPK, padahal kalau mau jujur rekayasa laporan keuangan yang terjadi di BUMN tidak dapat dipisahkan dari peran BPK sebagai pemeriksa dan pengawas dari kinerja BUMN. Dengan adanya dugaan rekayasa laporan keuangan PT.Bank Mandiri(pesero),Tbk sebenarnya publik sedang mempertanyakan kualitas dari BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, oleh karena itu kejadian yang demikian seharusnya  tidak saja menjadi tanggung jawab dari BUMN (PT.Bank Mandiri (Pesero),Tbk yang bersangkutan, tapi juga menjadi tanggung jawab dari badan Pemeriksa Keuangan yang selama ini memeriksa dan mengawasi BUMN (Bank Mandiri).

Badan Pemeriksa keuangan (BPK) tidak bisa diam dan berpangku tangan dalam melihat tudingan miring yang dialamatkan pada Bank mandiri, tapi BPK harus meresponi kejadian ini dengan menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja secara professional dalam menjaga kualitas tingkat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan BUMN yang dipublikasikan. 

Publik (“rakyat”) akan menunggu dan menilai kinerja BPK dengan adanya kasus-kasus seperti ini (Rekayasa Laporan Keuangan, Kecurangan Manajemen, dan lain-lain),  yang berindikasi korupsi dan merugikan uang negara.
Respon yang bijaksana terhadap dugaan rekayasa laporan keuangan PT. Bank Mendiri,Tbk, akan memberikan edukasi dan referensi kepada rakyat untuk mengukur dan menilai  Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mengapresiasikannya dalam bentuk  presepsi  yang positip, karena ditunjukkan oleh kerja nyata BPK…semoga(Evert Nunuhitu
Ketua Investigasi SJKPK)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>