Jepara-SJKPK | Proyek pengembangan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS desa Kunir, kecamatan Keling, kabupaten Jepara diduga gunakan paralon bekas. Hal tersebut berdasarkan keterangan warga desa setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Warga menerangkan kepada awak media Suara Journalist KPK bahwa paralon tersebut adalah existing dari pam yang lama kemudian dicabut untuk tambahan pengembangan PAMSIMAS tahun 2018 yang dianggarkan melalui Dana Desa senilai kurang lebih Rp55.000.000.

“Warga disini sudah banyak yang tahu kalau pengembangan Pamsimas disini di tambal sulam pakai paralon bekas. Bisa di cek kok”. Ungkap salah seorang warga pada, Sabtu (26/10/19).

Sementara itu, ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kunir, Mintono membantah bahwa pengembangan PAMSIMAS tersebut menggunakan paralon bekas.

“Semuanya paralon baru, tidak ada yang bekas”. Ujar Mintono ketika ditemui awak media SJKPK di kediamannya, Senin (7/10/19).

Selanjutnya, mengenai RAB dan informasi lebihlanjut terkait proyek tersebut, Mintono menyarankan agar awak media SJKPK menemui perangkat desa Kunir di Balaidesa bertemu dengan Bendahara dan Kasi Perencanaan desa setempat. Namun, perangkat desa yang dimaksud enggan menemui awak media SJKPK. Padahal ke dua perangkat tersebut sedang berada didalam ruangan balaidesa.

Perlu diketahui bahwa, Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di beberapa kesempatan selalu mengajak masyarakat untuk ikut aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Menurut dia, program Dana Desa adalah salah satu program andalan pemerintah untuk memeratakan pembangunan dan mengurangi ketimpangan di perdesaan. Karena itu, penting untuk memastikan penggunaan dana desa berada pada jalur yang tepat.

"Saya sampaikan agar masyarakat mengawasi dana desa yang ada. Itu uang enggak kecil, gede banget dan besar sekali. Kedua, pastikan dana desa tepat sasaran," kata Jokowi saat meresmikan PLTU Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2). (red_sjkpk)