,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
24 September 2021 | Dibaca: 81 Kali
Pemgembang Properti Pakuwon Group - 9 Tahun Tolak Serahkan Unit Apartemen Karena Pembelinya Kawin Dengan WNA

PT Elite Prima Husada-PT EPH, salah satu anak perusahaan PAKUWON Grup yang menjual unit apartemen ke Ike Farida terus menerus menolak untuk serahkan unit apartemennya padahal sudah dibayar lunas sejak Mei 2012. Alasannya karena Ike kawin dengan WN Jepang.

Padahal sudah ada 2 Putusan Mahkamah Agung dan 1 Putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pembeli, pengembang tetap kuasai unit apartemen milik pembeli.

Pelaku kawin campur Ike Farida yang bersuamikan WNA telah menempuh jalur hukum yang panjang untuk mendapatkan satu unit apartemen yang dibelinya 9 tahun silam. Karena Pelaku kawin
campur diperlakukan diskriminatif oleh pengembang, hal tersebut membuat Ike terus memperjuangkan haknya. Dengan sabar Ike hadapi semua arogansi pengembang, karena dirinya sadar tidak punya kekuatan apa pun, hanya bisa berdoa dan berusaha. Alhasil, meskipun awalnya sempat kalah ditingkat Pengadilan Negeri, namun di tingkat akhir (Mahkamah Agung) kemenangan demi kemenangan diraihnya. Sayangnya, pengembang terlalu arogan dan terus menolak serahkan unit. Alasannya? Masih sama, karena Ike kawin dengan orang asing.

Pada 22 September 2021, kuasa hukum Ike, Putri Mega Citakhayana dan timnya, datang lagi ke Apartemen Kota Kasablanka dengan upaya damai agar pengembang segera laksanakan PPJB dan serah terima unit secara kekeluargaan namun tetap ditolak. “Kami sudah bersurat dan datangi tapi selalu ditolak. Bahkan, untuk melihat apartemennya saja dihalangi padahal unit sudah dibayar lunas dan tunai lebih dari 9 tahun yang lalu. Kami juga bersurat bukan saja ke jajaran Direksi dan Komisaris PT EPH, tapi juga ke Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk dan Seluruh Dewan Direksinya. Tapi tidak ada respons apa pun.” Jelas Putri.

“Juli lalu juga kami datang baik-baik ke kantor pengembang meminta unit diserahkan kepadanya. Tapi staf Pakuwon Grup itu terus menolak. Alasannya macam-macam, kuncinya ada di
bagian legal, karyawannya tidak masuk, WFH, masih PPKM, dan berbagai alasan lainnya.” Jelas Putri dalam siaran persnya. Alasan kali ini, kuncinya ada di lawyernya, Erwin Kallo yang menurut staf
Pengembang sulit dihubungi.

Wanprestasi oleh Pengembang Sengketa ini dimulai pada Mei 2012 ketika suami Ike (WNA) ditawarkan dan diyakinkan oleh marketing PT EPH untuk membeli 1 unit apartemen di Kota Kasablanka, di area yang bersebelahan dengan tempat perbelanjaan Kota Kasablanka (Kokas). Ike dan suami dijanjikan bahwa PPJB akan dilakukan dalam waktu 7 hari setelah dibayar lunas, lalu langsung serah terima unit kemudian AJB 3 tahun setelahnya, semua perizinan-pun sudah lengkap, dst. Atas janji manis itu, Ike dan suaminya akhirnya membeli 1 unit apartemen di Casa Grande Residence, dengan uang tabungannya lebih dari 10 tahun.

Namun, ternyata PPJB tidak dilaksanakan dan unit tidak diserahkan hingga 3 tahun tidak ada kejelasan. Ike terpaksa melaporkan ke Polda Metro Jaya. Sayangnya, kasusnya dihentikan dengan alasan kurang bukti. Ike Farida kemudian menggugat Pengembang di PN Jakarta Selatan. Di sisi lain, PT EPH juga ajukan Penetapan Konsinyasi ke PN Jakarta Timur dengan alasan bahwa Ike tidak berhak membeli apartemen karena suaminya WNA. Hasilnya, pada tanggal 18 Agustus 2016 putusan MA
untuk perkara konsinyasi No. 2981 K/PDT/2015 memenangkan Ike dan menyatakan dirinya WNI yang memiliki hak sama dengan WNI lain untuk membeli tanah dan bangunan. 

Meskipun putusan MA terhadap konsinyasi tersebut dimenangkan Ike, Pengembang masih bersikeras menolak menyerahkan unit, alasannya karena kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
belum tuntas. Ike kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 21 dan Pasal 36 UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria dan Pasal 29 UU No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan. Putusan dimenangkan kembali oleh Ike, MK melalui putusan No.69/PUU￾XII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 menyatakan bahwa adanya kekosongan hukum bagi pasangan kawin campur. Agar hak-hak tetap dipenuhi maka perjanjian kawin bisa dibuat kapan saja, baik sebelum, pada saat perkawinan dilakukan ataupun dalam periode perkawinan berlangsung.

Berkekuatan Hukum Tetap, Final dan Mengikat Saat ini seluruh proses peradilan selesai ditempuh dan hasilnya berpihak pada kebenaran-yakni Ike adalah WNI yang memiliki hak yang sama dengan WNI lain, berhak membeli, sehingga perjanjian antara Ike dan Pengembang adalah sah dan mengikat. Ike meminta secara baik-baik agar pengembang (PT EPH) legowo dan berbesar harti melaksanakan dan menghormati proses hukum dengan menyerahkan unit dan melakukan PPJB dan AJB.

Adapun putusan PK dari MA berbunyi:

(1) Menyatakan Perjanjian Surat Pesanan tanggal 26 Mei 2012 adalah SAH menurut hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat. 

(2) Menyatakan Tergugat (PT EPH) Telah Melakukan Perbuatan WANPRESTASI. 

(3) Menyatakan Penggugat (Dr. Ike Farida) adalah pembeli yang beritikad baik dan patut dilindungi oleh hukum. 

(4) Menghukum PT EPH memproses dan melaksanakan penandatanganan PPJB dan AJB sejak putusan perkara dibacakan Majelis Hakim. 

(5) Menghukum PT EPH Menyerahkan Asli Surat Apartemen Berikut Surat Pendukung
Lainnya. 

(6) Menghukum PT EPH Menyerahkan Apartemen Berikut Kunci-Kuncinya. 

(7) Menghukum PT EPH Menyerahkan Sertifikat Kepemilikan Atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Kedatangan tim Ike dihadiri oleh Legal dari Pengembang yang tetap melarang untuk melihat unit apartemen. Alasannya harus PPJB dulu baru boleh lihat unit. Pengembang meminta agar diberi lagi waktu untuk berdiskusi internal. Lagi-lagi dengan itikad baik, kuasa hukum Ike memberi 1x24 jam hingga esok hari.

Apabila PT EPH tidak meminta maaf dan tetap mempersulit,ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia properti. Hal tersebut dapat memaksa Ike untuk mengambil langkah hukum khususnya pidana-karena sudah memenuhi semua unsur, kali ini banyak yang akan terbidik, yakni jajaran Direksi, Komisaris serta pegawai yang menghalang-halangi.(Humas HKHKI)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>