,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
05 Oktober 2021 | Dibaca: 276 Kali
Perwakilan Dari DPRD Kabupaten Donggala Datangi Mahkamah Agung Indonesia Serahkan Permohonan Uji Pendapat MA Terkait Hak Menyatakan Pendapat

Selasa (05/10/2021) perwakilan dari DPRD Kabupaten Donggala mendatangi Mahkamah Agung Indonesia. Tujuan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Donggala tersebut adalah mengajukan pendaftaran permohonan uji pendapat terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh bupati Donggala Drs. Kasman Lassa, S.H., M.H. "Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendaftarkannya dan kita tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kita akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran," kata Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin saat diwawancarai awak media di halaman. Gedung mahkamah Agung Republik Indonesia. Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Karena secara umum, menurut Takwin, Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya. Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini. Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan pungkas Takwin.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>