,
Terkait pernyataan publik yang disampaikan oleh Ketua investigasi Media SJ-KPK Evert Nunuhitu  tentang dugaan Rekayasa Laporan Keuangan PT.Bank...
Jakarta- suarajournalist-kpk.id- ​​​​Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN), Evert Nunuhitu Mengatakan bahwa diduga ...
Suara Journalist KPK. Jakarta | Dugaan kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa,...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
09 November 2020 | Dibaca: 737 Kali
POSPERA Pertanyakan Pernyataan Arya Sinulingga Terkait Komisaris BUMN

Relawan Jokowi yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menuntut Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap memfitnah Pospera.

Arya diberi waktu 3 X 24 jam. Tak tanggung-tanggung, Pospera mengancam akan menggiring Arya ke jalur hukum bila tuntutan mereka tak dipenuhi.

Pernyataan disampaikan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pospera, Sarmanto Tambunan (9/11/2020). Dia mengungkapkan, dasar tuntutan mereka bermula dari tuduhan mengarah ke fitnah dari Arya Sinulingga kepada komisaris BUMN yang ditempati relawan Pospera.

Dalam Jumpa pers yang digelar di kantor Bumi POSPERA pengurus POSPERA mengultimatum Arya Sinulingga terkait tudingan tersebut. Hadir sebagai pembicara dalam acara jumpa pers tersebut Sarmanto Tambunan sebagai Ketua LBH POSPERA dan Jeppri F Silalahi selaku Tim Advokasi LBH POSPERA merangkap Wasekjen DPP POSPERA.

Adapun pernyataan Arya Sinulingga yang membuat organisasi POSPERA gusar adalah pernyataan kontroversial Arya Sinulingga bermula pada waktu tanggal 5 November 2020 di Whatsapp Group MEMBANGUN NEGERI ada link berita yang isinya menuliskan PT TIMAH MERUGI. Arya Sinulingga mengkomentari link berita tersebut dengan kalimat "Banyak perusahaan yang komisarisnya Pospera selama lima tahun pada rugi semua.... bikin pusing memang". Capture penyataan Whatsapp Group tersebut kemudian beredar luas. Selanjutnya salah satu mantan Dewan Pengawas dari PENA 98 di salah satu Perum mencoba meminta klarifikasi dengan menanyakan hal pernyataan tersebut pada Arya Sinulingga. Arya Sinulingga kemudian menyebut contoh salah satu yang merugi adalah Perum DAMRI. 


Pernyataan Arya Sinulingga menurut kami merupakan pernyataan yang tendensius, mengandung unsur kebencian, adu domba dan fitnah tanpa dasar yang bisa di benarkan.

Padahal faktanya Pospera tidak memiliki Komisaris di PT Timah Dengan demikian pernyataan Arya Sinulingga yang mengkaitkan kerugian PT Timah dengan keberadaan Komisaris dari Pospera adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan NYATA BERSENTUK FITNAH. 

Kedua, Perum DAMRI dan yang selama ini di ketahui sebagai perusahaan yang bertugas untuk melayani banyak trayek perintis pada kenyataannya sejak tahun 2015 hingga 2019 sudah mendapatkan Laba. Perincian hasil audit sebaga berikut Tahun 2015 laba Rp 2.912.077.968, Tahun 2016 laba Rp 40.643.751.811, Tahun 2017 laba Rp 7.143.689.850, Tahun 2018 laba Rp 21.562.478.886. Tahun 2019 laba Rp 43.262.415.205. Ke tiga, Komisans yang berasal dari POSPERA sejak 2014 hingga 2019 hanya ada di 7 yang diantaranya 2 Perusahaan BUMN dan 5 anak Perusahaan BUMN. Ke empat, Tupoksi Komisaris dan Dewan Pengawas di UU 19 tahun 2003 pasal 31 dan PP nomor 45 tahun 2005 bahwa tugas dan kewenangan Komisaris / Dewan Pengawas hanya sebatas mengawasi Direksi dan memberi nasehat bukan mengambil keputusan dan melakukan tindakan operasional perusahaan. 

Berdasarkan fakta fakta tersebut di atas maka penyataan Arya Sinulingga merupakan penyataan yang mengandung kebohongan dan Fitnah serta secara terang benderang menyebarkan kebencian dan menyerang kehormatan organisasi yang sah secara hukum. Penyataan Arya Sinulingga telah memenuhi seluruh unsur unsur tindak pidana dalam Pasal 27 jo pasal 28 UU no 11 tahun 2008 sebagaimana telah di rubah-dalam UU no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 310 jo pasal 311 KUHP.

Para pengurus POSPERA mengharap Arya Sinulingga dapat memberikan statement atau klarifikasi kepada DPP POSPERA dan meminta maaf terkait ucapan tersebut dalam waktu 3x24 jam. 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>