Praperadilan Dugaan Korban Mafia Tanah

Kamis, 16 September 2021

Presiden Joko Widodo Perlu Memberikan Prioritas Perhatian Terhadap Kejahatan Rekayasa Laporan Keuangan

Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada PT....

Rabu, 14 April 2021

Siapa di Balik Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan Bank Mandiri dan BRI Tahun Buku 2018 – 2019 Senilai 54,2 Triliun Rupiah

Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...

Kamis, 25 Maret 2021

“OJK Jangan Terlambat Lagi “ DRLK 54,2 Triliun Rupiah di 2 Bank Plat Merah berpotensi menjadi Skandal Keuangan Terbesar Di Tahun 2021.

Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...

Korupsi

Minggu, 20 November 2022

Harry Alexander Riwu Kaho Bisu Terkait Dugaan Rekayasa Laporan Keungan Bpd-Ntt 44.3 Milyar Rupiah. Perlu Tindakan Kongkrit Gubernur Ntt!

Jakarta, Suara Journalist KPK. Dugaan publik terhadap Rekayasa Laporan Keuangan BPD-NTT Tahun Buku 2020 yang disampaikan ketua umum LSM IIK Drs....

Senin, 03 Oktober 2022

Pernyataan Mantan Kapolda Papua PW Soal Korupsi LE. Ketua Kampak Papua: Waktu Menjabat Kenapa Tidak Tangkap.

Ketua Umum Nasional Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi "LSM.KAMPAK Papua" Dorus Wakum angkar bicara soal kejahatan terstruktur,...

Jumat, 09 September 2022

Terkait Korupsi Dana Otsus 1.6 M Sentral Pendidikan Timika, Kampak Papua Minta Kapolri Printahkan Kapolda Papua Tangkap Kadis Pendidikan Timika.

Sekjen LSM Kampak Papua, Johan rumkorem kepada awak Media, meminta Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo segera...

Hukum

09 Januari 2023 | Dibaca: 140 Kali

Praperadilan Dugaan Korban Mafia Tanah

Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), SK Budiardjo, kecewa karena persidangan pra peradilan yang dijadwalkan berlangsung Senin (9/1) pagi, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ditunda karena pihak termohon, kepolisian dan kejaksaan tidak hadir.

11.00, pihak termohon (kepolisian dan kejaksaan) tidak hadir," tandas SK Budiardjo. Persidangan Pra Peradilan dengan pemohon SK Budiardjo dan Nurlela dengan termohon 1. Dirreskrimun Polda Metro Jaya dan termohon 2. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ditunda.

Hakim yang menangani perkara ini, Hendra Utama Sutardodo SH.MH menyatakan, Sidang Pertama No Perkara 115/Pid.Pra2022/PN Jakarta Selatan ditunda, karena pihak termohon tidak hadir. Sidang akan dilanjutkan Senin mendatang, 16 Januari 2023.

Menyikapi hal ini, pria yang akrab disapa Budi, meminta Presiden Jokowi mengerahkan jajarannya untuk memperhatikan secara serius kasus pertanahan yang tengah disidangkan.

Berita Lainnya