,
SUARAJOURNALIST-KPK.ID |NTT- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Biak- Ketua  Umum Nasional LSM.KAMPAK Papua Dorus Wakum menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mana...
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis malam (3/7/2020) turut menangkap ketua DPRD Kutai Timur, Encek U.R Firgasih. Encek...
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menunjukkan Tajinya Kali ini KPK berhasil menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam rangkaian...
15 Agustus 2020 | Dibaca: 34 Kali
Raih Gelar Doktor Hukum, Shoichi Oni : Indonesia Harus Hindari Penyelesaian Sengketa Melalui ISDS Karena Merugikan Negara

Shoichi Oni, Warga Negara Jepang yang juga Ketua Umum Organisasi Muslim Jepang (Japan Muslim Association) berhasil mempertahankan disertasi dengan judul "Privatization of Public Law in The Case of International Law Investment Law" ("Privatisasi Hukum Publik Dalam Permasalahan Hukum Investasi Internasional.") pada Sabtu (15/08) di Kampus Universitas Pelita Harapan Lt. 16, The Plaza Semanggi Jakarta. 

Shoichi Oni berhasil mempertahankan disertasi dihadapan sidang akademik Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Shoichi Oni merupakan doktor ke-75 di Universitas Pelita Harapan. Disertasi doktor Oni dinilai merupakan kajian yang bagus dan isinya memberikan kontribusi besar bagi pemerintah Indonesia. 

Disertasi Oni dipromotori oleh Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M dan Dr. Maria Soetopo sebagai co-promotor dan tim penguji yakní Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H., Dr. Susi Susantijo, S.H., Prof. Bintan R. Saragih, S.H., serta Dr. Henry Soelistyo, S.H., LL.M.

Dalam Disertasinya, Oni berpendapat bahwa selama ini partisipasi Indonesia dalam International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) lebih banyak dirugikan dari pada diuntungkan. Indonesia sebagai Negara tuan rumah (Host State) lebih sering harus membayar ganti rugi kepada investor asing yang menggugat pemerintah. Sekalipun pemerintah Indonesia dimenangkan, namun biaya untuk membayar pengacara internasional saja sudah memakan jutaan Dolar Amerika atau sekitar US$ 5 juta. Apalagi jika pemerintah Indonesia kalah dalam ICSID.

- Ketiga, penyelesaian sengketa yang melibatkan Foreign Direct Investors-FDI (investor asing langsung) tidak hanya berbasis pada investasi komersial, tetapi juga investasi di bidang Sumber Daya Alam (SDA). 

- Keempat, penyelesaian sengketa investasi melalui badan arbitrasi ICSID membutuhkan waktu, biaya dan upaya hukum yang sangat besar. Dimana satu proses pengadilan bisa menelan biaya hingga USD 1.8 juta. Seperti Kasus Mining PLC dan Planet Mining Pty. Ltd. vs Republik Indonesia. Kondisi ini menggambarkan secara jelas bahwa sistem hukum  investasi internasional yang berkembang memberi manfaat besar kepada investor asing daripada Negara tuan rumah.

Persoalannya apakah Indonesia sebaiknya keluar dari ICSID atau tetap berada di ICSID dengan catatan tidak menyelesaikan sengketa melalui ISDS. Karena penyelesesaian sengketa melalui ISDS inilah yang dianggap sangat merugikan Indonesia. 

Untuk itu, kata Oni, dalam rangka menjaga investasi untuk kepentingan nasional dengan tetap memberikan perlindungan terhadap asset dan keamanan dalam berinvestasi, Oni menyimpulkan Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menghapus/tidak menggunakan system ISDS dalam penyelesaian sengketa arbitrase Internasional. Sengketa FDI sebaiknya diselesaikan melalui hukum domestik, selanjutnya untuk mengamandemen UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain itu, lanjut Oni, Berdasarkan pengalaman penyelesaian sengketa melalui ISDS, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan biaya yang sangat tinggi yang dinilai tidak efisien dan bahkan tidak adil. 

Disisi lain, ungkap Oni  Direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan DPR untuk memastikan keabsahan ISDS dalam BIT dan UU Penanaman Modal, khususnya jika didalamnya menyangkut sumber daya alam. 

"Hal tersebut dilakukan untuk menjamin legitimasi dan kedaulatan Indonesia, sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/ PUU XVI/2018. IIA dan BIT dengan sistem ISDS harus diperiksa secara khusus," tegasnya.

"Alternatif yang paling menguntungkan dan layak untuk menyelesaikan sengketa FDI adalah menggunakan pengadilan domestik (kerangka hukum Indonesia). Sebagai rekomendasi jangka pendek adalah dengan mengamandemen hukum perdata internasional dan undang-undang arbitrase. Adapun sebagai rekomendasi jangka panjang adalah dibentuknya pengadilan khusus untuk menyelesaikan
sengketa internasional. 

Disertasi ini sangat bermanfaat sebagai masukan dan referensi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam membuat/mengamandemen UU investasi atau aturan terkait lainnya. 

Pemerintah Indonesia seharusnya mengkaji ulang Sistem Penyelesaian Sengketa Investasi dan Membuat Aturan Khusus Demi Menjaga Kepercayaan Asing Terhadap sistem Peradilan Indonesia dan  Pemerintah Indonesia harus hindari penyelesaian sengketa melalui ISDS, karena sangat merugikan negara.

"Melalui disertasi ini diharapkan nantinya pemerintah Indonesia mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan nasional meningkatkan kepercayaan investor asing (FDI) dan melindungi Indonesia dari kerugian pembayaran kewajiban kepada investor asing. Tentunya hal tersebut dilaksanakan dengan tetap melindungi kepentingan umum dan negara serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku," pungkasnya.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>