,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
09 Oktober 2020 | Dibaca: 1184 Kali
Terkait Polemik Tanah Timbul, Warga Desa Bandengan Resmi Laporkan Kuwu Ke Kejari Tembus Kejagung

SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Cirebon-Terkait pemuatan berita yang dilansir berbagai media cetak online dan  Global News TV,tentang pertanyaan dan dugaan penjualan tanah timbul warga desa bandengan, kecamatan mundu ,kabupaten cirebon, kini sesepuh desa bandengan angkat bicara.H Basuni,Senin (05-10-20).
 
Selaku sesepuh desa bandengan kini sangat merasa kecewa atas tindakan dan kinerja kuwu Moh Sofyan yang sangat keterlaluan,pasalnya selama moh Sofyan menduduki jabatan kuwu dua periode kurang lebih 15 tahun dirinya bisa menjadi bim salabim dan bisa menghilangkan sungai yang diduga lebarnya 12 meter panjang kurang lebih 300 meter yang dulunya ada membentang didesa bandengan kini hilang lenyap bak ditelan bumi dan kini sudah menjadi tanah bangunan tanah pekarangan.
 
Bahkan H Basuni menuding berbagai nama perangkat desa dan anaknya kuwu ikut menjual tanah timbul ke warga desa citemu ( Desa Tetangga )
 
 
H.Basuni Sesepuh Desa Bandengan
Bukan hanya itu saja coba mas keliling gang atau jalan-jalan didesa disetiap penggunaan dana desa setelah dipimpin kuwu Mohamad Sofyan semakin kumuh dan tidaklah nampak program pembangunan jalan desanya.
Seperti saluran pembuangan air itu disinyalir senilai 90 juta itu asal-asalan karena saya menduga proyek tersebut dijadikan lahan menjadi proyek atau program musiman karena ketika dibangun proyek tersebut baru beberapa bulan saja sudah ambruk lagi.
Apakah itu bukan proyek musiman setiap dana desa turun selalu dan digunakan hanya itu itu aja.
 
 
Seperti ini jalan gang atau jalan desa beberapa kali diukur ukur akan tetapi belum dilaksanakan nya program nya sampai sekarang belum ada tanda tanda akan dilaksanakan pengerjaan nya,
Artinya sampai mohamad sofyan mendekati habis masa jabatan kuwu nya selama dua periode selama 15 tahun,ujar H.Basuni sambil bertanya tanya sama awak media.
 
Lain hal dengan masyarakat didesa Bandengan. BOBI juga mempertanyakan mengenai Dana .
Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa)
bandengan dan apakah boleh tanah bengkok dibuat bangunan berbentuk kontrakan…????
 
 
Masih menurut BOBI Jika dalam perbup (Peraturan Bupati)
atau (Perda Peraturan Daerah) nya boleh atau tanah bengkok dijadikan kontrakan. Arti nya boleh nggak bagi kami nggak masalah karena kami selaku masyarakat desa bandengan kecamatan mundu kabupaten cirebon minta kepada kuwu Mohamad Sofyan secara terbuka untuk publik sesuai undang undang nomer 18 tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik
Dan mestinya masyarakat juga harus tau siapa ketua bumdes nya dan siapa siapa anggota nya.
Karena sejak 2017 pemerintah mewajibkan nya dana desa untuk Bumdes kini namun justru kimi semakin tertutup rapat rapat bagaikan menyimpan bangkai yang suatu saat akan tercium juga.
 
 
Karena yang namanya kebusukan itu pasti suatu saat akan tercium juga.
Bahkan kami beserta masyarakat lain nya yang dari desa bandengan kecamatan mundu kabupaten cirebon sudah membuktikan Lapdu ( Laporan Dumas ) kuwu Moh Sofyan ke Ke Kejari Sumber,kabupaten cirebon atau ditingkat propinsi agar dipertanggung jawabkan  oleh kuwu secara hukumnya,pinta Sunandar.
 
Menurut salah satu yang mengontrak dari tiga lainya yang mengontrak di tanah bengkok yang minta ditutupi identitas nya ,selama ini saya ngontrak dipetakan 3×4 meter ini yang ruangan nya tanpa sekat mana kamar mandi dan mana kamar tidur masak satu kamar kesemua nya ini saya harus membayar 300 ribu perbulan,ditambah listrik bayar 100 ribu perbulan jadi 400 perbulan.kirain saya ngontrak disini punya desa tuh nggak bayar ternyata bayar juga.
 
 
Katanya ini bantuan pemerintah…!!!
Namun yang saya sangat sesalkan itu tidak ada pompa airnya seperti sanyo itu tidak ada teman teman yang ngontrak juga pada minta.
Masa Saya harus mengambil/mengangsu dari sumur”,pungkasnya (M/SJ- KPK)
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>