Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut , Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, SH., MH. (Ketua Yayasan Tarumanagara), Prof. Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM., M.Kn. (Dekan Fak. Hukum-UNTAR) , Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, SH., MH. (Ketua Umum BPP PERADIN masa bakti 2022-2027) , Dr. Hery Firmansyah, SH., MHum., MPA. (Dosen FH UNTAR-Pakar Hukum Pidana) , Prov. Steve Ngo (President of BAIAC Singapore, Arbiter AdHoc) Selain itu hadir pula Guntur Subagja Mahardhika ( Asisten staf khusus wakil presiden republik Indonesia) . 

 

Dalam sambutannya Guntur Subagja Mahardika asisten staf khusus wakil presiden republik Indonesia mengapresiasi acara Seminar Nasional "Catatan Hukum Akhir Tahun 2022"  menurutnya acara ini merupakan forum yang luar biasa. Dalam kesempatan ini kita bisa membedah catatan akhir tahun 2022 terkait hukum di Indonesia selama kurun waktu satu tahun.

 

Menurut Guntur hal ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, di era tranformasi digital kita harus mendorong masyarakat untuk sadar hukum, ujarnya. 

 

Ia berharap hasil dari seminar ini nantinya bisa menjadi masukan untuk pemerintah dan masyarakat serta menjadi solusi permasalahan hukum di negeri ini.

 

Dekan fakultas hukum universitas Tarumanegara Prof. Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM., M.Kn. dalam diskusi menyebut acara seminar nasional " Catatan Hukum Akhir Tahun 2022" merupakan acara refleksi hukum di Indonesia yang dilihat dari berbagai perspektif di tahun 2022. Banyak peristiwa hukum yang terjadi di tahun 2022. Nantinya kita bisa mencermati apa yang bisa di sampaikan dalam seminar nasional ini.

 

"Acara ini digelar sebagai refleksi dan untuk perbaikan hukum di masa depan dalam diskusi Catatan Hukum Akhir Tahun 2022 nantinya bisa sebagai ajang diskusi" ujarnya. 

 

Di dalam acara seminar ini nanti juga akan dilakukan MOU kerjasama antara PERADIN dan fakultas hukum Untar (universitas Tarumanegara).

 

Ia berharap pelantikan DPP PERADIN bisa terus melaksanakan program-program bagi anggota dan masyarakat hukum di Indonesia. Ahmad menyebut bahwa pelantikan ini merupakan "awal" bulan akhir dalam kerja organisasi. 

 

Ia juga berpesan bahwa suatu organisasi tidak bisa maju tanpa koordinasi sinergitas dan kolaborasi maka kita perlu terus meningkatkan kolaborasi dengan institusi lain.  

 

PERADIN merupakan organisasi Advokat tertua sudah 56 tahun 1964. Ahmad kedepan organisasi solid dan kompak.

 

Sementara itu Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, SH., MH. Selaku ketua yayasan universitas Tarumanegara dalam seminar tersebut menyampaikan Perskeptif dinamika hukum internasional Indonesia. Pada tahun 2022 Indonesia berhasil menjadi presindesi G20. Presideni G20 berlangsung sukses dan berdampak baik bagi Indonesia.

 

Indonesia mulai tahun ini sudah mengedepankan undang-undang harmonisasi perpajakan atau UU HPP. Yang dimana lebih mengedepankan restoratise justice. Selain itu ia juga menyoroti terkait eksport mineral seperti nikel dan tambang mineral lainnya.

 

Selain itu ia juga menyoroti terkait UU Omnibuslaw yang memudahkan iklim investasi di Indonesia. 

 

Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, SH., MH. Ketua umum BPP PERADIN 2022-2027 menyoroti tentang Lahirnya RUU KUHP di tahun 2022. Ia mengatakan PERADIN akan mendukung program produk hukum anak bangsa. 

 

Sementara itu  Dr. Hery Firmansyah, SH., MHum., MPA. Menyoroti maraknya kasus Investasi bodong di tahun 2022 contohnya kasus Binomo yang diamana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang merampas seluruh aset milik terdakwa Indra Kenz untuk diserahkan kepada negara.

 

Acara ditutup dengan acara pelantikan pengurus DPP PERADIN periode 2022-2027. Para anggota PERADIN yang dilantik tampak mengucapkan ikrar disertai penyerahan pataka oleh ketua umum DPP PERADIN. Selain itu para anggota PERADIN yang dilantik juga disematkan pin PERADIN yang langsung disematkan oleh ketua umum DPP PERADIN. 

 

Ketua umum BPP PERADIN  Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, SH., MH  Saat diwawancarai awak media menjelaskan bahwa kami di DPP PERADIN mengapresiasi disahkannya KUHP yang baru. Walaupun memang ada perdebatan dibeberapa pasal tetapi kami menganggap bahwa itu bagian dari suatu proses yang tidak mudah. 

 

Dimana kita ketahui bersama KUHP sudah berusia puluhan tahun dari sejak kolonial. Dan KUHP yang baru merupakan produk hukum nasional yang patut di apresiasi. Karena telah melalui serangkaian kajian dari berbagai akademisi dan praktisi serta ahli dari perspektif. Diharapkan KUHP nantinya bisa menunjang sistem hukum nasional Indonesia jadi ujarnya.

 

Terkait program PERADIN kedepan Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, SH., MH anggota PERADIN menyatakan bahwa kami kedepan masih fokus pada peningkatan SDM di bidang profesi hukum.

 

Selain itu kami juga akan menjalin kerjasama dan memperkokoh soliditas di internal organisasi supaya bisa menjadi organisasi advokat yang legitimasinya diakui dan semakin kokoh serta solid, ungkapnya.

 

Firman Wijaya, SH., MH Ketua Umum BPP Peradin menyampaikan komitmen Peradin tidak hanya mengkritisi tetapi juga mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Ia juga berharap semua program pemerintah berjalan baik untuk membangun sistem hukum yang baik di Indonesia.