,
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Jakarta, SuaraJournalist KPK | Visi, Misi, Program Nawacita Presiden  Joko Widodo dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti baru dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
01 Juli 2018 | Dibaca: 80 Kali
Uji Materi di MK di Tolak, KSPI dan KATO Siapkan Langkah Selanjutnya

Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"Alasan mengajukan judicial riview itu karena di UU nomor 22 tahun 2009 nomor 138 ayat 3 itu tidak menyebutkan angkutan roda dua itu sebagai angkutan umum," kata Yudi Arianto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) KATO, di MK

Hal ini karena muatan pada Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ yang menyatakan angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum yang memberikan batasan hanya untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang, tidak mencakup ojek online.

Saat ini ojek online sudah menjadi industri dan tranportasi pilihan bagi masyarakat.

Oleh karena itu harus ada payung hukum agar masyarakat pengguna dan driver ojek online memiliki jaminan hak konstitusional.

Kami disini meminta hak sebagai warna negara untuk mengajukan permohonan judical review. Setidaknya kita minta kendaraan roda dua itu dimasukan dan diakui sebagai angkutan transportasi umum.

"Kita pengen ada yang melindungi, kejelasan itu agar adanya regulasi. Karena selama ini pemerintah berdalih enggak ada payung hukumnya," tambahnya.

Yudi menjelaskan Uji Materi ini dilakukan sebagai bentuk untuk menuntut masalah legalitas, regulasi, dan kemitraan.

"Kami pikir nih ini perlu dikaji karena melibatkan banyak pihak. Pertama menyangkut regulasi, ketetapan hukum, mengenai kemitraan

Namun‚Äč‚ÄčNamun gugatan tersebut di Tolak hal ini di jelaskan lebih rinci di dalam acara konferensi pers komite aksi transportasi online (kato) dan KSPI pada hari minggu (1/07/2018) di kantor LBH  dengan agenda penjelasan dan langkah lanjutan berkenaan dengan di tolaknya oleh MK Judicial Review tentang pengakuan ojek online sebagai transportasi umum KSPI dan kato mengutuk keras keputusan para hakim MK ini yang menciderai keadilan rakyat kecil para pengemudi ojek online. Untuk itu kedepan KSPI Akan Mengajukan kembali gugatan ke MK, Judical Review, citizen law  action dan kemungkinan besar akan mengadakan aksi solidaritas turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan. Dalam bidang politik akan mendesak DPR membentuk PANJA dan akan membawa isu ini pada aksi selanjutnya.
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>