,
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Jakarta, SuaraJournalist KPK | Visi, Misi, Program Nawacita Presiden  Joko Widodo dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti baru dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
19 Maret 2018 | Dibaca: 370 Kali
Azmi: Kejagung Segera Proses Sejumlah Kasus Korupsi Yang Mangkrak

Ilustrasi

Jakarta, SuaraJournalist.KPK.ID - Sejumlah kasus korupsi sampai saat ini masih belum terproses di Kejaksaan Agung. Pengamat hukum pidana Azmi Syahputra mendesak Kejagung untuk mengusut semua kasus dugaan korupsi yang sampai saat belum jelas tindak lanjutnya. 

"Ini menjadi sebuah kegelisahan akademik atas beberapa kasus besar di Kejagung yang belum maksimal ditangani," kata Ketua Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) di Jakarta, Ahad.

Azmi mengungkapkan kasus korupsi yang masih mangkrak proses pengusutannya antara lain pengadaan pesawat Grand Caribou di Papua dan penjualan aset PT Pelita Air Service.

Di​​​​​Di samping itu, masih ada kasus investasi Bank Mandiri kepada PT Tri Selaras Fakta, penyalahgunaan kontrak Hotel Indonesia Natour dan Grand Indonesia, dan penjualan aset PT Adhi Karya di Tambun. 

Jebolnya uang Rp1,4 triliun di PT Bank Mandiri Cabang Bandung beberapa waktu lalu pun belum terusut. "Yang awalnya sempat diekspos oleh Kejaksaan Agung kini terkesan silent," katanya.

Kejaksaan Agung, menurut Azmi, bersentuhan langsung dengan potret penegakan hukum karena menjadi lembaga dengan panggung pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa selain bertindak sebagai penuntut umum juga sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dalam perkara korupsi. 

"Kinerja Kejaksaan Agung harus dperkuat agar kepercayaan publik semakin kokoh dan harus ada daya inovasi dalam menjalankan penegakkan hukum," ujarnya.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Agung harus ada pinsip keterbukaan dan fungsi kontrolnya adalah sistem peradilan pidana. Ia menyatakan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi harus semakin sistematis dan penegak hukum tidak boleh terbelenggu sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum.

"Jaksa tidak boleh menempatkan dirinya sebagai, robot-robot hukum yang terpasung, yang seolah-olah untuk melindungi kepentingan tertentu dengan berdalih minimnya alat bukti," katanya.

Ia mengkhawatirkan hal tersebut dapat menjauhkan sistem reformasi institusi penegak hukum dan semakin menjauhkan pencapaian tujuan hukum.

"Jaksa itu mewakili negara jadi harus melindungi kepentingan dan keamanan negara jadi tidak boleh melindungi atau berpihak pada pelaku korupsi dalam bentuk apapun," katanya.

Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>