,
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Jakarta, SuaraJournalist KPK | Visi, Misi, Program Nawacita Presiden  Joko Widodo dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti baru dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
22 Juni 2018 | Dibaca: 179 Kali
Diduga Ada Maladministrasi, Khofifah Dilaporkan ke KPK

Khofifah Indar Parawansa

Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/6/2018) kemarin. Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang terdiri dari organisasi DPD Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jawa Timur dan Relawan Nasional 212 Jokowi Presiden Republik Indonesia (Renas 212 JPRI) melapor ke KPK.

Laporan terkait dugaan korupsi program verifikasi dan validasi Kementerian Sosial tahun 2015. Seperti diketahui, Khofifah menjabat sebagai menteri sosial sebelum memutuskan berlaga di Pilkada Jatim 2018.

Koordinator Nasional Renas 212 JPRI, Nasir meminta KPK menelusuri sejumlah program penanggulangan kemiskinan di Kemensos. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tanggal 03 November 2014.

Dalam beleid itu, ujar Nasir, pemerintah telah menetapkan program-program perlindungan sosial. Program itu meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

"Terkait kebijakan tersebut, ada pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial. Ini yang kami soroti karena ada dugaan maladministrasi dan penyimpangan lainnya," kata Nasir, Jumat (22/6)

Adapun menurut informasi yang dihimpun pihaknya, anggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima Program Perlindungan Sosial ini sebesar Rp 395.827.799.485. "Sumbernya dari APBN-P Tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp377.702.218.650,” kata Nasir. Karena itu, pihaknya meminta KPK memeriksa semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Sementara, Juru Bicara KPK Febry Diansyah mengatakan, laporan tersebut akan ditelaah terlebih dahulu. "Hal yang sama berlaku untuk semua laporan yang masuk, tanpa terkecuali," jelas Febri. Dia juga belum bisa memastikan akan memanggil atau meminta keterangan pihak-pihak terkait. 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>