,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
08 Oktober 2020 | Dibaca: 10063 Kali
DUGAAN KORUPSI BUPATI EDY PRATOWO DAN PERUSAHAAN SAWIT DI PULPIS KALTENG, KPK SEGERA BERTINDAK

SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi harus diberantas karena telah meresahkan rakyat, membuat rakyat sengsara dan merusak sendi - sendi kehidupan di negara kesatuan republik indonesia. Korupsi juga telah merusak sistem perkenomian rakyat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk mengungkap setiap dugaan terjadi korupsi.Masyarakat telah mengadukan dugaan korupsi dana pembebasan lahan alihfungsi kawasan gambut secara illegal di kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan Bupati Edy Pratowo, Oknum Pejabat dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau beserta Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas dan PT. Bahaur Era Sawittama.


Untuk mendorong percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI) telah menyampaikan surat Hal Percepatan Penindakan Dugaan Korupsi Dana Pembebasan Lahan Alihfungsi Kawasan Gambut secara illegal di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Bupati Edy Pratowo dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas dan PT. Bahaur Era Sawittama.


Nurchalis Patty, SS Wakil Ketua Int DPN LP3 NKRI mengungkapkan bahwa sebelumnya masyarakat telah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan Kompolnas namun hingga saat ini belum ada kejelasan penanganan sehingga harus dilaporkan ke KPK. Bahkan telah diminta konfirmasi kepada Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas dan PT. Bahaur Era Sawittama terkait dugaan tindak pidana korupsi yang telah membuat warga masyarakat Kalimantan Tengah resah dan sengsara.


Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo lewat surat resmi yang ditujukan kepada DPN LP3 NKRI perihal penyelesaian ganti rugi lahan milik warga tanggal 14 Juli 2020 Meminta kepada warga masyarakat pemilik lahan yang merasa belum menerima penyelesaian ganti rugi agar segera melaporkan dengan melampirkan persyaratan berupa identitas, maksud pengaduan, permasalahan, dokumen pendukung dan bukti kepemilikan lahandan permintaan Bupati Edy Pratowo terkait surat ganti rugi lahan sudah dilengkapi dan diserahkan ke Bupati. Namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut oleh Bupati Edy Pratowo. Ini menandakan bahwa ciri kepemimpinan Bupati Edy Pratowo penuh tipu daya, penuh kebohongan dan tidak peduli nasib dan derita rakyat. Kesal warga masyarakat Kalimantan Tengah yang tidak mau disebutkan namanya.


Atas perbuatan Bupati Edy Pratowo dan Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi secara illegal di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat warga masyarakat rugi secra material dan immaterial. Kerugian material warga masyarakat diperkirakan kurang lebih Rp. 32.808.350.000 dan kerugian immaterial diperkirakan kurang lebih Rp. 33.825.600.000. sehingga total kerugian warga masyarakat mencapai kurang lebih Rp. 66.633.950.000.


Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik (DPN LP3 NKRI) meminta agar KPK segera mempercepat penindakan terhadap tindak pidana dugaan korupsi yang dilakukan oleh Edy Pratowo Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas dan PT. Bahaur Era Sawittama sebagai wujud penegakan supremasi hukum. Ungkap Nurchalis Patty SS Wakil Ketua Int DPN LP3 NKRI.(AW/SJ-KPK)
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>