Masyarakat Papua yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Dana Pembagunan Papua (FAKPP), meminta dan mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Republik Indonesia segera mengumumnkan nama Lukas Enembe (MANTAN Gubernur Papua 2013-2017) sebagai tersangka korupsi dana 89 milyar proyek peningkatan dalam APBD perubahan Tahun 2015, Jalan Kemiri-Depabre Kabupaten Jayapura 42 Km.

Kami mempertanyakan kinerja KPK dan transparansinya karena belum mengumumkan Lukas Enembe sebagai tersangka. Untuk itu kami hadir disini untuk meminta  KPK agar segera umumkan dan metetapkan sejumlah Pejabat di PU dan Pejabat Pemerintah Daerah (PEMDA) Propinsi Papua yang terlibat Jelas Ismail selaku Ketua Forum Anti Korupsi Pembangunan Papua.

Selain itu ia meminta KPK segera mengaudit dan mendalami kasus-kasus korupsi selama Lukas Enembe berkuasa. Adapun beberapa Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Lukas Enembe sebagai berikut lapangan Terbang Mamit yang tidak selesai
jalan Munak-Oragi-Wolo APBD tiga tahun berturut-turut (2015-2017) 23 Milyar, jalan Wamena – Ibele senilai 25 Milyar

FAKPP menilai KPK tidak serius menangangi dan mengungkap kasus korupsi di Papua karena sampai saat ini belum mengaudit sejumlah kasus ini dan mengumumkan nama Lukas Enembe sebagai tersangka.

Jangankan kasus-kasus ini dan banyak Kasus di Daerah Pedalaman, Daerah Pegunungan, Pesisir, Lembah dan Pulau-dan Teluk, jika KPK serius untuk menelusiri sekian banyak kasus yang melibatkan Lukas Enembe sejak berkuasa Tahun 2013-2017 kasus korupsi Pekerjaan Umum Papua yang melibatkan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua.

FAKPP mempertanyakan mengapa sejauh ini KPK belum mengumumkan nama Lukas Enembe sebagai tersangka terlibat dalam kasus Jalan Demta-Depabre sejauh 42 km yan diduga merugikan uang Negara sebesar 89 Milyar rupiah. 

Timbul pertanyaan ada apa dengan KPK? Jangankan sejumlah kasus daerah dipedalaman, Kasus jalan Dempa-Depabre dekat Ibukota Propinsi Papua saja sejauh ini belum umumkan sejumlah pihak Pejabat yang terlibat.  

Untuk itu kami hadir disini meminta KPK segera mengumumkan nama pejabat Papua yang terlibat dalam kasus jalan proyek peningkatan jalan dalam APBD perubahan tahun 2015, ini dari sekarang tegas Ismail.