,
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Jakarta, SuaraJournalist KPK | Visi, Misi, Program Nawacita Presiden  Joko Widodo dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti baru dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
29 September 2018 | Dibaca: 197 Kali
GMBI Desak KPK Tuntaskan Kasus Walikota Tasikmalaya

Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, korupsi massal yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif di daerah tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, Malang, atau Provinsi Jambi. KPK menduga, hal serupa banyak terjadi di tempat-tempat lain.

Salah satunya datang dari Ormas Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan ratusan masa dari berbagai daerah, kedatangannya untuk bertemu dengan Ketua KPK Agus Raharjo, tujuan massa mendatangi gedung KPK menuntut kejelasan status Walikota Tasikmalaya Drs H. Budi Budiman yang diperiksa oleh KPK terkait Kasus dana Perimbangan yang melibatkan Staf Menteri Keuangan yang telah di OTT oleh KPK.

Ketua Distrik LSM GMBI Tasikmalaya, Dede Sukmajaya dalam orasinya di Gedung KPK menuntut, "pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Walikota Tasik sebagai saksi dalam kasus dana Perimbangan Itu, GMBI Meminta KPK memberantas siapa saja pejabat yang diduga korupsi harus ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan kerugian negara," tegas Dede, Kamis (27/09/18) siang.

Kami menutut KPK bekerja optimal dalam penyelidikan kasus dana Perimbangan yang melibatkan beberapa pejabat di Pemkot Tasikmalaya, kami mohon KPK tegas dalam bertindak, tidak pandang bulu, bahkan diharapakan KPK meningkatkan status hukum Walikota Tasik H.Budiman dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"KPK adalah sebuah institusi yang bergerak di bidang tindak pidana korupsi, maka kami sebagai anak bangsa mengecam keras kepada institusi manapun yang bermain-main dengan hukum, kami menekankan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi ini harus segera diselesaikan, jangan pernah pandang bulu dan buktikan kepada kami masyarakat bawah, bahwa hukum itu bukan hanya tajam ke bawah tapi tajam juga ke atas," bebernya.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>