,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Jakarta, Suara Journalist KPK. Dugaan publik terhadap Rekayasa Laporan Keuangan BPD-NTT Tahun Buku 2020 yang disampaikan ketua umum LSM IIK Drs....
Ketua Umum Nasional Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi "LSM.KAMPAK Papua" Dorus Wakum angkar bicara soal kejahatan terstruktur,...
Sekjen LSM Kampak Papua, Johan rumkorem  kepada awak Media,  meminta Kapolri  Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo  segera...
20 November 2022 | Dibaca: 74 Kali
Harry Alexander Riwu Kaho Bisu Terkait Dugaan Rekayasa Laporan Keungan Bpd-Ntt  44.3 Milyar Rupiah. Perlu Tindakan Kongkrit Gubernur Ntt!

Jakarta, Suara Journalist KPK. Dugaan publik terhadap Rekayasa Laporan Keuangan BPD-NTT Tahun Buku 2020 yang disampaikan ketua umum LSM IIK Drs. Achmad Zulnaini, SH. MSi senilai Rp.44.360.851.139.- (empet puluh empat miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu serratus tiga puluh Sembilan rupiah), yang dilansir dari mapikornews.com 4 November 2022  bukanlah berita biasa yang dapat diabaikan, apalagi Laporan keuangan tersebut adalah Laporan Audted yang telah dipublikasikan.
Temuan LSM Indonesia Investigasi Korupsi, tentunya dapat dipertanggung jawabkan dan oleh karena itu tidak ada alasan yang rasional Direksi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur  (BPD-NTT) tidak memberikan respos dalam bentuk klarifikasi.
Tegas dalam Surat Pernyataan Direksi BPD-NTT tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktu Utama dan Yohanis Landu Praing yang bertindak mewakili BPD-NTT dinyatakan hal-hal sebagai berikut :
1.    Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
2.    Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3.    a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa    Tenggara Timur telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tidak    mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak    menghilangkan informasi  atau fakta material.
4.    Kami Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Dalam PT. Bank  Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Selain hal tersebut diatas 


Perlu juga diketahui bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan (“POJK 75/2017”), mengatur antara lain : Pasal 2 “Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 5 “Direksi Emiten atau Perusahaan Publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.” Sedangkan berdasarkan pasal 69 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, laporan keuangan wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Oleh karena itu jika ada klaim atau keraguan dari publik terhadap Laporan Keuangan yang telah dipublikasikan, maka Direksi (Direktur Utama) wajib untuk menjawab atau memberikan klarifikasi. Karena Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Direksi.  Dengan tidak menjawab atau tidak memberikan klarifikasi atas dugaan adanya Rekayasa laporan keuangan yang telah dipublikasikan maka Direksi dapat anggap telah melakukan ‘KEBOHONGAN PUBLIK” dan tentunya dapat dituntut  secara hukum, apalagi rekayasa laporan Keuangan adalah kejahatan yang masuk dalam kateegori White Collar Crime, yang berpotensi “KORUPSI” dan merugikan uang negara.

Agar dugaan Rekayasa Laporan Keuangan BPD-NTT Tahun Buku 2020 ini  tidak berkembang menjadi issue liar dan negative di ranah  publik terutama di tengah rakyat NTT,dan benar bahwa Pemprop NTT serius dalam pemberantasan Korupsi, maka bijak apabila bapak guberur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.  sebagai pemegang saham mayoritas BPD-NTT, mengambil Langkah penting, baik dan berguna bagi kepentingan Negra dan rakyat NTT, dengan memberhentikan sementara bapak Harry Alexander Riwu Kaho dan bapak Yohanis Landu Praing dari tugas rutinnya agar dapat fokus untuk memberikan klarifikasi terhadap tudingan LSM-IIK atas dugaan Rekayasa laporan keuangan BPD-NTT yang berpotensi Korupsi dan merugikan keuangan negara senilai Rp.44.360.851.139.- (empet puluh empat miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu serratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Damianus NN
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>