,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
BIAK koransuarajournalist-kpk.id  komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak papua ketika diwawancarai pada hari senin tanggal 07...
Biak, Suara Journalist KPK Kasus korupsi yang sekarang sedang mencuat di Kabupaten Biak Numfor hingga kini belum bisa diselesaikan oleh penegak...
Suarajournalist-kpk.id-Jakarta-Maraknya prilaku corrupt di tataran pejabat pemerintah semakin hari semakin memprihatinkan. Seakan Slogan Revolusi...
21 Oktober 2019 | Dibaca: 48 Kali
Komunitas masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK PAPUA) mengkritisi Kinerja Kepolisian Yang Terkesan Mengulur Waktu



BIAK koransuarajournalist-kpk.id 
komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak papua ketika diwawancarai pada hari senin tanggal 07 oktober 2019, di polres kabupaten biak  bahwa Numfor.Mengatakan saya melihat, sejauh ini ada berbagai kejahatan korupsi yang terjadi di kabupaten biak numfor ini, sering kita lihat bahwa memang persoalan yang sebenarnya terjadi disini adalah persoalan hukum, korupsi inikan merupakan unsur kesengajaan yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi ada pihak pihak dari aparat penegak hukum yang salah gunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap laporan masyarakat, dan kami perhatikan bahwa selama laporan masyarakat kepada pihak penegak hukum seperti kepolisian bahkan kejaksaan ini selalu digunakan sebagai proyek.

Jadi korupsi yang terjadi dipapua lebih khususnya di kabupaten biak numfor, ini digunakan sebagai proyek, berdasarkan laporan dari forum komunitas kepala kampung kabupaten biak numfor bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke jayapura tepatnya dipolda papua pada tanggal 16 juli 2017, lalu laporan inikan sudah berlarut larut tidak ditangani baik oleh polda papua bahkan laporan tersebut sudah diserahkan oleh polda papua ke polres biak numfor, sehingga kami meng investigasi langsung dan menemukan adanya surat sprindiknya atau surat perintah penyidikan.
Surat perintah penyidikan ini kami sudah ambil trus kami melihat bahwa sebenarnya sudah ada barang bukti untuk menetapkan tersangka tapi sampai dengan sahat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, inikan aneh bagi kami, sehingga kami berpikir  bahwa adanya pembiaraan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.

Dilanjutkan lagi sekjen kampak mengatakan bahwa, pelapor dalam hal ini ketua forum komunitas kepala kampung kabupaten biak numfor, hal ini harus jelas mengacu pada undang undang no 11 tahun 2009, itukan ada SP2HP atau surat pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan dan undang undang itu sudah jelas mengatakan bahwa hasil dari penyelidikan ke penyidikan harus di sampaikan kepada pelapor, kan itu undang undangnya tapi sampai saat ini kan tidak perna ada laporan tentang dana prospek yang dilaporkan oleh pihak pelapor.
Untuk itu ada spontanitas dari kami karna selama ini kami melihat bahwa lembaga lembaga hukum inikan terlalu trauma dengan aksi aksi demo, untuk itu dari pihak polisi sampaikan supaya kami ini harus melalui audience, tapi kenyataannya tidak, pendekatan audience yang direncanakan kepada pihak polisi sampai saat ini tidak ada, makanya dengan itu kami minta kepada masyarakat yang ada di biak numfor untuk turut serta melakukan aksi demo nanti, karna masyarakat siapapun yang melakukan aksi demo nanti tidak boleh takut, saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat agar jangan takut karna undang undang sudah jamin itu kita dilindungi oleh undang undang.

Ditambahkan lagi bahwa dalam peraturan pemerintah no 71 tahun 2000 yang diubah kedalam peraturan pemerintah no 43 tahun 2018 ini menyatakan bahwa  masyarakat berperan penting untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi jadi apabilah ada  masyarakat yang menemukan atau melihat ada dugaan korupsi maka dapat melaporkan kepada pihak penegak hukum.

Dari laporan tersebut itu mempunyai batasan waktu sampai pada satu bulan tapi kenyataannya memakan waktu  sampai 3 tahun, apalagi kondisi daerah yang boleh di dikatakan sudah memburuk, saya katakan bahwa  korupsi ini tidak pandang buluh mo bupati kah, gubernur kah, siapa pun dia tetap harus dilawan.
Saya katakan bahwa jangan sampai pihak pihak dari pemerintah ini curiga atau menebarkan hoax bahwa dorang ini mo lawan pemerintah tidak sama sekali.
Ini korupsi kalau sudah melekat pada diri seseorang atau kelompok siapapun dia harus dilawan karna korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa dan korupsi itu bagian dari pelanggaran ham berat yang masuk kedalam sendi sendi sosial mulai dari kampung sampai kepada pemerintahan jadi dia bunuh itu bunuh pelan pelan, bunuh dalam konteks pendidikan dalam konteks sosial, bunuh dalam konteks politik dan agama jadi saya lihat ini merupakan pelanggaran ham berat.
Sehingga kalau negara biarkan itu terus terjadi kedepannya akan hancur, apalagi biak ini merupakan salah satu daerah strategis untuk pertahanan militer, Negara mengatakan seperti itu tapi biak kok kayanya seperti ini ya.

Untuk itu kedepannya kalau kapolres tidak mampu selesaikan kasus korupsi, kita minta kapolres dicopot, kampak minta kapolres Biak Numfor harus dicopot kalau tidak mampu menyelesaikan kasus ini. Karena undang undang sudah sangat jelas sekali.

Menurut undang undang kpk no 1 tahun 1999 itu di bab 5 pasal 41 kan masyarakat berperan penting dalam melakukan pencegahan adanya dugaan korupsi, Dalam laporan itu kepenegak hukum kalau tidak ditindak lanjuti, maka harus dilaporkan.
Kapolri sendiri saja sudah menyampaikan kepada publik bahkan seluruh indonesia ini tau bahwa kapolres kalau tidak mampu menyelesaikan laporan masyarakat maka harus segera lapor, makanya kita minta supaya kalau memang tidak mampu yeah dicopot saja, karna selama ini kami lihat bahwa kinerja penegak hukum saat ini mandek, mulai dari kejaksaan sampai kepolisian.

Tahun tahun terakhir  sebelum tahun tahun ini kami apresiasi kinerja kepolisian tapi melalui dana prospek yang sampai saat ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat biak sampai saat ini, Kapolres tidak tindak lanjuti, makanya kami minta supaya kapolres tidak boleh fokus ke daerah lain, biak ini daerah yang aman kemarin masalah rasis, kami sebenarnya kalau mau dibilang orang biak ini orang yang paling jahat untuk itu kami tahan diri supaya hal hal begini bisa dikejar.

Sekarang kami mau mempertanyakan kasus kejahatan korupsi, jangan bikin sampai kami balik dia tentang papua merdeka jadi media harus sampaikan kepada publik bahwa jangan penegak hukum buat sampai kita bicara merdeka hanya masalah korupsi yang kamu ulur ulur, karna selalu diberita itu dong bilang papua itu masalah karna Otsus, kalau menurut kami bukan masalah otsusnya, bukan ini masalah penegak hukum yang tidak tangani baik dengan Otsus yang ada.

Otsus ini bukan dipakai untuk kegiatan lain, untuk itu forum komunitas kepala kampung kabupaten biak numfor dengan forum peduli keadilan dan kampak papua dan semua masyarakat yang ada di biak numfor ini mendukung penuh visi dan misi bupati biak numfor yahitu pemerintahan yang bersi bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan itu memang undang undang no 28 tahun 1999 itu sudah jelas.

Semoga negara dalam hal ini sebagai jembatan untuk memfasilitasi masyarakat, penegak hukum jangan main main dengan undang undang Republik Indonesia, kalau tidak serius untuk tangani masalah hukum dipapua nanti kami menyurati beberapa negara negara, duta duta besar yang ada di luar untuk tolong bantu selesaikan kasus korupsi di biak.  Ujar Johan Rumkorem

            ( penulis heri w )
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>