,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI)...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Membuanan di dunia aktifis, Johan rumkorem meminta masyarakat ikut berperan penting untuk megawal Pemerintah daerah dan DPRP serta DPRD di...
Jakarta - Tiga hari lagi, tepatnya tanggal 1 1/4/ 2019 adalah 2 tahun Novel Banwedan aktivis anti korupsi yang juga penyidik senior KPK mencari...
  Jakarta Suara Journalist KPK. Tiga mantan pejabat PT Sinar Mas Group dieksekusi Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Klas I...
20 Mei 2019 | Dibaca: 67 Kali
Korupsi merajalelah, kampak minta kpk turun tangan



Membuanan di dunia aktifis, Johan rumkorem meminta masyarakat ikut berperan penting untuk megawal Pemerintah daerah dan DPRP serta DPRD di propinsi papua. Maraknya kasus korupsi di negeri tak bertuan, seorang aktifis anti korupsi yang lantang dan tegas bicara mengajak semua lapisan masyarakat yang ada dalam perut bumi cenderawasih agar  segerah bangkit dari keterpurukannya untuk melawan ketidak adilan di atas bumi cenderawasih. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan. Tidak ada kompromi dengan penyakit akut ini, kita harus lawan, tegas johan. Menurut johan, Prepres Nomor 43 Tahun 2018 sudah sangat jelas, jadi masyarakat dilibatkan untuk awasi uang negara. Johan menambahkan, bukan hanya Prepres saja , tetapi UU nomor 28 Tahun 1999, dan UU nomor 31 Tahun 1999, yaitu pada  Bab V pasal 41 sudah sangat jelas sekali, masyarakat diminta untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ini dasar hukum yang semestinya digunakan oleh masyarakat untuk melawan korupsi.

Melalui pantauan kami di lapangan, Propinsi papua dan papua barat merupakan zona merah dalam hal ini Korupsi. Melihat dari zona tersebut maka kami meminta kepada para Anggota DPRD/DPRP yang ada di propinsi papua dan papua barat lebih mengutamakan fungsi-fingsinya, tiga fungsi yang diamanahkan dalam UU nomor 23 Tahun 2014 harus diutmakan, karena selama kami mengadovaksikan berbagai kasus korupsi di tanah papua terkesan para wakil rakyat sering  mendapatkan proyek fee dari oknum-oknum OPD di lingkungan pemerintah daerah 

Melihat fenomena mafia anggaran  pada Anggota DPRD/DPRP di propinsi papua?
Johan menggambarkan, selama kami mengarungi bumi cenderawasih ini, praktek-praket nakal yang sering terjadi pada lembaga politik adalah permainan proyek yang Berkolusi dan berNepotisme sehingga berindikasi pada tindak pidana korupsi antara pejabat daerah dan wakil rakyat. Menurutnya, saya menduga bahwa di dalam  APBD ada konspirasi proyek atau pengadaan barang dan jasa berupa dokumen yang disusun dan  disepakati bersama ketika dokumen tersebut sudah disepakati bersama dalam tahapan perencanaanya kedua belah pihak yaitu oknum-oknum wakil rakyat dan pemerintah daerah. Ini fenomena yang terjadi, untuk itu, melalui dasar hukum yang ada, maka kami meminta agar masyarakat berperan penting untuk awasi wakil rakyat dan pemerintah daerah, tegas johan.

Menurut johan, prilaku jahat yang sering terjadi ketika ada rapat rapat yang tidak resmi tetapi dilakukan, kadang-kadang rapat-rapat tersebut berbau niat jahatnya, ada yang bisa membagi-bagi proyek,  mana proyek murni dan mana proyek titipan, kadang dipilah-pilah. Yang dimaksud proyek murni adalah proyek yang memang sesuai  kebutuhan Ril masyarakat berdasarkan tuntutan dan permintaan masyarakat di lapangan sehingga hal tersebut menjadi skala prioritas, karena disusun berjenjang melalui hasil musyawarah pembangunan desa, musyawarah distrik, sampai rakor kabupaten yang mana dirancang langsung oleh BAPEDA. Sedangkan proyek titipan adalah proyek yang dititipkan   oleh Oknum-oknum wakil rakyat  dan oknum pejabat tertentu yang mempertimbangkan skala non prioritas  berdasarkan kebutuhan  masyarakat karena beralasan biaya kegiatan terlalu besar, sehingga  pertimbangan-pertimbanga tersebut menjadi alasan bagi para oknum pejabat daerah, saya kira ini ruang  yang diperankan oleh para elit birokrat untuk mendapatkan komisi atau Fee  dari proyek tersebut, himbau johan. 
Harapan masyarakat papua kedepan, semoga  wakil rakyat di tanah papua mendepankan fungsi- fungsi DPRD/DPRP agar fungsi tersebut menjadi tulang punggung pembangunan di tanah papua, tegas johan.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>