,
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Jakarta, SuaraJournalist KPK | Visi, Misi, Program Nawacita Presiden  Joko Widodo dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti baru dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
19 Agustus 2018 | Dibaca: 79 Kali
KPK Temukan Bukti Baru, Kasus Suap DOK Aceh

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti baru dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 yang menyeret Irwandi Yusuf, Ahmadi, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri sebagai tersangka. Bukti-bukti baru itu menurut KPK mengarah pada dugaan kasus suap lain dalam pengalokasian DOKA Aceh.

“KPK menemukan bukti-bukti baru yang mengarah pada dugaan penerimaan-penerimaan lain oleh tersangka terkait kasus DOKA ini dan proyek lain,” tulis Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (16/8).

Menurut Febri, selain menelusuri sejumlah bukti baru dalam kasus rasuah tersebut, KPK juga mendalami sejumlah pihak di sekitar Irwandi yang juga menjadi perhatian KPK dalam mendalami kasus dugaan penyelewengan dana otsus tersebut.

“Peran pihak-pihak lain di sekitar gubernur menjadi perhatian penyidik. Dugaan adanya perintah dan arahan dari tersangka Irwandi Yusuf terkait proyek-proyek, itu yang sedang kami cermati,” jelas Febri.

Dalam pemeriksaan saksi sejak Senin hingga Kamis (13-16/8), KPK juga menggeledah salah satu rumah saksi dan satu kantor perusahaan konstruksi di Banda Aceh, Rabu (15/8). Namun, Febri tak membeberkan rumah siapa, perusahaan apa, dan alamat lengkapnya di mana.

“Kemarin, Rabu 15 Agustus 2018 dilakukan penggeledahan di dua titik di Banda Aceh, yaitu di rumah salah satu saksi terkait ULP dan kantor perusahaan konstruksi,” tulis Febri Diansyah.

Dari penggeledahan itu, penyidik KP K menyita barang bukti berupa barang elektronik seperti handphone, DVD player, serta dokumen penting lainnya. Bukti-bukti tersebut, menurutnya memperkuat penanganan perkara yang sedang berjalan. “Kami menemukan indikasi penerimaan lain pada tersangka dan akan didalami juga indikasi arahan-arahan agar dilakukan penyetoran uang kepada tersangka,” kata Febri, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tersebut.

KPK telah memeriksa lebih kurang 60 saksi di Aceh, terkait kasus dugaan suap DOKA yang melibatkan Irwandi Yusuf. Ke-60 saksi itu diperiksa secara maraton di Dit Reskrimsus Polda Aceh sejak 13 hingga 16 Agustus 2018. Febri mengirim data sejumlah pejabat yang diperiksa sebagai saksi terhadap Irwandi Yusuf, mulai dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, hingga para kepala dinas.

KPK juga menegaskan siap menghadapi praperadilan yang diajukan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) terkait penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, terkait pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 Juli 2018.

“Terkait dengan informasi yang berkembang tentang pengajuan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jaksel, jika nanti KPK sudah menerima panggilan sidang, tentu akan kami hadapi,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Seperti diberitakan, YARA yang mewakili Yuni Eko Hariatna selaku Wakil Ketua DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Banda Aceh, mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Pengajuan permohonan praperadilan dengan nomor registrasi 97/Pid.pra/2018/PN.Jak.Sel itu terkait penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, dalam pengembangan OTT KPK pada 3 Juli 2018. Pihaknya menilai, penangkapan dan penahanan itu tidak sah.

Febri menjelaskan, semua praperadilan yang pernah diajukan, KPK menghargai proses hukum tersebut. “Karena memang akan lebih baik jika keberatan-keberatan disalurkan melalui proses hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Febri Diansyah. 

Saksi yang telah diperiksa

* Plt Gubernur Aceh 
* Staf khusus Gubernur Aceh
* Kepala Dinas Pendidikan Aceh
* Kepada Dinas Pengairan
* Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
* Kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) 
* Kepala Bappeda Aceh
* Kepala Biro Umum
* Kepala Dinas Sosial
* Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
* Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
* Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA)
* Mantan Kadispora
* 11 Ketua pokja
* Anggota TAPA
* Staf/PNS Dinas PUPR
* Ajudan bupati
* Istri Irwandi Yusuf
* Sejumlah PNS
* Sejumlah pihak swasta
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>