,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Sekjen LSM Kampak Papua, Johan rumkorem  kepada awak Media,  meminta Kapolri  Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo  segera...
Lsm kampak papua minta KPK melakukan Supervisi terkait dugaan korupsi APBD biak Ta 2016-2020 yang ditangani kejaksaan tinggi papua. Aktifis anti...
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Utama PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika menjadi tersangka kasus suap izin...
09 September 2022 | Dibaca: 247 Kali
Terkait Korupsi Dana Otsus 1.6 M Sentral Pendidikan Timika, Kampak Papua Minta Kapolri Printahkan Kapolda Papua Tangkap Kadis Pendidikan Timika.

Sekjen LSM Kampak Papua, Johan rumkorem  kepada awak Media,  meminta Kapolri  Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo  segera desak  Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dan  Direktur Reskrimus Polda Papua segera eksekusi Kepala dinas pendidikan timikan Jeny O Usmani yang diduga korupsi dana otsus senilai Rp 1.6 M. Johan menilai penanganan kasus korupsi sentral pendidikan memakan waktu yang cukup lama, hampir 3 tahun lebih, apalgi sumber dananya bersumber dari Otsus. Johan menambahkan, bagimana mau membangun pendidikan di tanah papua dengan dana otsus, kalau dananya di rampok oleh pejabat daerah, saya kira Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga sudah menekan penegak hukum di papua supaya serius, Mahfud sendiri meminta penegak hukum mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian hingga, Kejaksaan Agung  mengusut indikasi dugaan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Pernyataan itu disampaikan usai menerima laporan dugaan korupsi dana Otsus dari Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta.
Aktifis anti korupsi ini. 

Kami melihat tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap penyidik di papua sudah tidak dipercaya lagi karena kadang  memanfaatkan laporan masyarakat sebagai lahan bisnis, faktanya kasus sentral pendidikan ini sudah 3 tahun, kenapa bisa lama begini, tandasnya. 
Aktifis yang lantang bicara korupsi di papua ini meminta Penyidik jangan membuat suasana publik di Papua tambah kebingungan dengan perkara ini, kalau serius untuk bangun Papua, harus serius, jangan seperti begini, kapan Rakyat Papua bisa sejahtera, proses perkara ini kenapa sangat lama, ada kepentingan apa,  Kami menduga   ada oknum-oknum yang sengaja  memanfaatkan perkara ini untuk kepentingan terselubung, kasus ini sudah naik ke tahap Penyidikan hingga sudah ada tersangkanya, mala ada P21nya, jangan bikin publik kebingungan, tegas johan. 

Tamba Johan,  jangan gunakan korupsi di Tanah Papua sebagai lahan bisnis, sehingga kasus-kasus korupsi di tanah papua dimanfaatkan oleh oknum-oknum penyidik untuk mengulur-ulur waktu dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Saya kira pihak-pihak yang berperan dalam dana Otsus,  jangan memanfaatkan kondisi di Papua untuk mencari keuntungan. Kami sudah alergi dengan para penyidik di papua, kalau seperti begini jadinya kapan pendidikan di papua mau maju, turunya. Kata johan, 
Saya kira para penyidik di papua hebat-hebat dan berkompeten, tetapi karena ada satu dan dua hal sehingga yang tadinya hebat mala tidak hebat, akhrinya apa, telah mencederai  institusi kepolisian, itu disebabkan karena satu dua orang itu, pintah johan. 
Sekali lagi kami tegaskan kadis pendidikan timika harus di eksekusi karena saat ini pelaku korupsi tersebut menjabat sebagai Plt Sekda timika, bagimana mungkin kita mau cegah korupsi di timika kalau koruptornya masih diberi kewenangan untuk kelola dua DPA, saya kira ruang korupsi di timika makin lebar karena koruptornya masih diberi kewenangan penuh untuk menjabat di dua instansi, Polda papua harus tutupi ruang korupsi di timka, kami minta supaya yang bersangkutan harus ditahan, tandasnya.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>