SuaraJournalist-KPK.ID / JAKARTA, - Staf Khusus Presiden RI, Diaz Hendropriyono mengatakan, Presiden Joko Widodo senantiasa mengunjungi daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk yang belum pernah dikunjungi presiden-presiden terdahulu. 

Tujuannya tentu saja untuk mempercepat pembangunan di kawasan tersebut. Keberadaan infrastruktur, seperti jalan yang baik menjadi prasyarat pembangunan.

"Kehadiran jalan akan diikuti oleh masuknya listrik, internet  dan infrastruktur lain yang memajukan daerah. Oleh karena itu, presiden berkomitmen membangun jalan Tol dan jalan lain secara merata, dari Sumatera, Jawa hingga Trans -  Papua," ujar ketika menjadi keynote speech pada diskusi "Dengar Yang Muda" di Aula Gedung II, Kompleks Sekretariat Negara, Senin, 12 Februari 2018.

Ia mengatakan, dahulu warga Indonesia ber- selfie di Pos Lintas Batas Negara (PLBN)  negara tetangga. Kini, setelah Presiden Jokowi membangun PLBN yang bagus, warga negara tetangga justru yang ber- selfie di PLBN Indonesia.

"Meskipun secara komersil tidak menguntungkan, presiden tetap membangun bandara di pulau-pulau terluar, seperti Natuna, dan Miangas. Menurut saya, hal ini bukan soal untung rugi melainkan soal menjaga kedaulatan sehingga tidak dicaplok negara tetangga," ulasnya.

Menurutnya, presiden berhasil mendorong Kementerian ATR/BPN meningkatkan sertifikat tanah yang dikeluarkan tiap tahunnya dari 200 -  400 ribu (membutuhkan 160 tahun untuk selesai)  menjadi 5,2 juta ( 2017). Kepemilikan sertifikat akan memudahkan masyarakat mendapatkan modal usaha sehingga menggerakkan perekonomian rakyat.

Organisasi yang hadir juga memberikan pandangannya terhadap kerja pemerintah Jokowi -  JK. 

 Sebagai Ketua Bidang UKM, Koperasi, dan Star Up Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Yuke Yurike menegaskan, Presiden Jokowi dinilai sangat pro terhadap pengusaha muda dan UMKM. 

"Kami menilai infrastruktur sangat membantu perekonomian seluruh Indonesia. Pengiriman logistik menjadi lebih mudah, lebih banyak daerah yang dijangkau," ungkapnya ketika menjadi narasumber pada diskusi "Dengar Yang Muda" di Aula Gedung II, Kompleks Sekretariat Negara, Senin, 12 Februari 2018.

Ia mengatakan, KUR sebelum Presiden Joko Widodo mencapai 23 persen, tetapi telah turun banyak. Namun, usaha mikro belum cukup berkembang menjadi kecil dan menengah.

"Seluruh paket kebijakan ekonomi telah baik, meskipun perusahaan Indonesia banyak sekali, masih minim yang terlibat dalam mata rantai pasokan global (ekspor dan impor)," ujarnya.

Searah dengan harapan presiden, HIPMI berharap pengusaha lebih fokus meningkatkan potensi ekspor. Ia menegaskan, HIPMI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan pengusa baru yang handal.

Narasumber lainnya, Baroto Isman  dari Generasi Muda (GM)  Kasgoro mengatakan, koperasi dimasa krisis akan menyelamatkan bangsa, dibandingkan badan usaha lainnya. Untuk itu, GM Kasgoro mendukung upaya pemerintah membantu UKM. 

Lexyndo Hakim dari Komunitas Banteng Muda (KMB) menegaskan, pencapaian kinerja presiden telah cukup memuaskan mempertimbangkan perhatiannya ke generasi muda. 

Tak hanya itu, katanya lagi, presiden perduli sekali ke industri kopi dan hal ini mendorong peningkatan usaha kopi. Selain itu, pemerintah memberi cukup perhatian kepada industri kreatif, seperti ke youTubers dan vloggers.
[anna Yulend}