,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Utama PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika menjadi tersangka kasus suap izin...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
27 Juli 2019 | Dibaca: 831 Kali
Derektur BPRS Sumenep Melanggar UU Nomor 21 Tahun 2008 Dapat Dipidana Editor

Sumenep, Suara Jurnalis KPK - Pembangunan proyek Pasar Anom Blok A Kebupaten Sumenep Madura Jawa Timur menuai polemik dikalangan Masyarakat

Sesuai dalam Kontrak 210 Hari 7 bulan dimulai tanggal 8 April 2014 dan berakhir tanggal 08 November 2104, akan tetapi pelaksanaan pembangunan pasar anom selesai awal Okterber 2016

Salah satu aktivis muda Bagus Junaedi menjelaskan bahwa Mega Proyek Investasi Bangun Serah Guna (BSG) Pembangunan Pasar Anom Blok A Hanya Menciptakan Korupsi secara berjemaah

Kemudian, BPRS Sumenep hanya melayani nasabah kalau mengacu kepada aturan yang benar

Tindakan BPRS Sumenep telah menjadi sebuah Bank transaksi liar dalam kerjasama investasi pembangunan pasar anom antara PT. Maje

“Pemerintah Kebupaten Sumenep melalui Bank BPRS telah membiayi PT Maje selaku investor sebesar Rp 23 Miliar,” ungkap Edi sapaan akrab Bagus Junaedi. Senin (01/07/2019).

Dengan tegas ketua LSM LAKI kabupaten Sumenep ini mengatakan, sangat jelas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Derektor BPRS Bhakti Sumekar mengambil alih kekuasan dan tanggung jawab investor PT Maje.

Lanjut edi aktivis muda lantang bicara soal Direktor BPRS yang sering kali mengkliem tindakan yang dilakukan pembelian kontrak PT Maje sudah sesuai aturan

Maka dari itu, BPRS sudah melanggar peraturan perbankkan UU No 21 Tahun 2008

“Parahnya lagi pihak BPRS Sumenep melanggar aturan yang lebih tinggi yaitu Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, jangan sampai mempermainkan hukum kalau tidak mau dipidana,” ujar Edi

Sebelumnya, Direktor BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujadmiko menyampaikan, silahkan saja diuji secara hukum, kami tidak gentar apapun soal hukum

“Sebelum kami melakukan pembelian kontrak tersebut, kami melakukan Advias kepada ahli bidang hukum yaitu biro hukum pemerintah kebupaten Sumenep,” ucap Novi

Bahwa pembangunan pasar anom dikelolah oleh kopersi sedangkan kopersi yang membuat adalah pihak BPRS sendiri, yang berafiliasi dengan koperasi Sumekar Sejahtra dan pemerintah daerah diwakili oleh Disprindag

“Sedangkan BPRS Sumenep 90 persen dalam pengelolaanny pembangunan pasar anom blok A,” imbunya. (M. Sirat)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>