,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
13 Oktober 2021 | Dibaca: 22 Kali
"Desain Besar Kedaulatan Pangan Indonesia" Misi PISPI periode 2020-2025



Jakarta,13-10-2021 - Pergantian pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)  dilaksanakan pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 13.00 – 17.00 WIB di Brilian Center dan juga secara daring.

Dalam pelantikan tersebut hadir Presidium PISPI Bapak Agus Ambo Djiwa, para Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas. Dalam sambutannya, Presidium PISPI menyampaikan motivasinya kepada pengurus yang baru dilantik dan juga peserta yang hadir, bahwa “Pertanian adalah harapan karenanya harus maju dan jangan sampai mengalami krisis di tengah krisis lain yang melanda Indonesia. PISPI sebagai organisasi profesi, harus bisa menjawab tantangan dan memberikan solusi perubahan dan kemajuan sektor pertanian Indonesia dan mencapai kedaulatan pangan”. Karena termotivasi dengan hal tersebut, mendorong PISPI untuk menyelenggarakan Webinar dalam rangkaian acara pelantikan BPP PISPI ini bertajuk “Desain Besar Kedaulatan Pangan Indonesia”.

Webinar dipandu oleh Dr. Tedy Dirhamsyah yang menjabat sebagai Dewan Pakar PISPI Periode 2020-2025. Narasumber yang dihadirkan berasal dari berbagai stakeholder sektor pertanian dan pastinya memiliki kepakaran di bidang masing-masing. Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua Komisi IV DPR RI yaitu Bapak Sudin. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam memajukan pertanian Indonesia, di antaranya : ketersediaan pupuk, keahlian penyuluh, kelengkapan infrastruktur berkualitas, konversi lahan, dan fasilitas permodalan. Pendirian Badan Pangan Nasional diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari persoalan-persoalan tersebut.

Narasumber berikutnya adalah Menteri Pertanian, Dr. Syahrul Yasin Limpo, yang sedianya hadir untuk memberi sambutan, namun baru bisa bergabung karena sedang mengadakan kunjungan kerja di Jawa Tengah. Mentan sangat mengharapkan PISPI menjadi organisasi profesi yang mengakomodasi semua stakeholder dan mengintegrasikan keilmuan menjadi solusi dalam memajukan pertanian Indonesia. Selain itu, membangun pertanian dibutuhkan 3 hal, yaitu konsolidasi, konsepsi bersama, dan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM. Kondisi pandemi Covid-19 memberi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk tetap memajukan sektor pertanian melalui berbagai pendekatan kultural sehingga dapat merangkul seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta jiwa dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pesan penting Mentan, “pertanian adalah kekuatan bangsa, pertanian adalah solusi untuk kejayaan Indonesia”.
 
Konsep menuju kedaulatan pangan Indonesia juga harus disuarakan dari semua perguruan tinggi sebagai civitas akademik yang melahirkan berbagai inovasi dan pengembangan keilmuan di bidang pertanian. Mewakili akademisi, dihadirkan Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, M.Si. Karena Indonesia dikelilingi oleh perairan, maka konsep Agromaritim bisa menjadi solusi terbaik dalam mengembangkan sektor pertanian. Dijelaskan oleh Prof. Arif Satria, bahwa saat ini kita sedang menghadapi 3 mega disrupsi, yaitu perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan pandemi Covid-19. Ketiga disrupsi tersebut dapat dijadikan sebuah model ekonomi baru yaitu green/blue economy, sharing/digital economy, dan new normal economy. Sebuah konsep yang membutuhkan peran semua stakeholder, karenanya PISPI hadir sebagai bagian dari perwujudan harapan tersebut.

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Presidium PISPI yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Jamhari. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa saat ini kita dihadapkan dengan kondisi gap antara supply dan demand. Dimana demand terus meningkat sedangkan supply menurun, hal ini karena permintaan hasil pertanian tidak hanya untuk pangan, tapi juga untuk pakan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Sementara supply/produksi pertanian cenderung menurun karena faktor perubahan iklim, konversi lahan, dan kelangkaan air. Solusinya adalah dengan penggunaan teknologi, peningkatan kualitas SDM pertanian (petani dan penyuluh), dan penyediaan lahan produktif. Start up juga dapat menjadi solusi kekinian mengingat pasar hasil pertanian juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat.
 
Selanjutnya Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dr. Rahmat Pambudy, menambahkan terkait dengan perwujudan paradigma baru dalam memandang sektor pertanian dimana kuncinya terletak pada sumber daya manusia itu sendiri. Selain itu konsep Agribisnis masih sangat relevan dikembangkan agar tercipta sinergisitas yang baik antar semua stakeholder. Pemilihan komoditi unggulan sangat penting untuk menentukan fokus dalam pengembangan sektor pertanian. SDM pertanian harus ditingkatkan kualitasnya terutama menyiapkan generasi petani selanjutnya yang lebih modern dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan bisa menciptakan nilai tambah setinggi-tingginya untuk setiap produk pertanian yang dihasilkan.

Narasumber selanjutnya yakni anggota Ombudsman Indonesia, Yeka Hendra Fatika, dengan subtema mengenai peran BUMN dalam memasukan sektor pertanian memaparkan bahwa perlu adanya revitalisasi pertanian di bagian hulu dan hilir yang bisa menjadi satu kesatuan dalam proses menghasilkan produk pertanian unggul, terutama pangan. Kondisi pasar yang tidak menentu juga harus diperbaiki dan dibangun dengan sistem distribusi yang jelas sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh petani karena kelebihan panen. Lalu yang paling penting adalah bagaimana membentuk kelembagaan petani yang kokoh yang dapat memberikan kesempatan untuk mengakses permodalan, sarana produksi, pasar, dan juga pendampingan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, BUMN akan masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rantai produksi dan distribusi hasil pertanian. BUMN dibagi dalam 4 kelompok Surplus creator (memaksimalkan nilai ekonomi), strategic value (penyeimbang kinerja ekonomi dan aspek layanan publik), welfare (pelayanan publik di atas nilai ekonomi), dan deed weight (BUMN pasif). Sehingga baiknya, BUMN harus memenuhi 3 standar, yaitu : standar kerja, kriteria kualitas produk, dan pengelolaan pengaduan.
 
Narasumber terakhir, yakni Direktur Tempo, Bapak Budi Setyarso. Dalam kaitannya dengan pencapaian kedaulatan pangan, yang dibutuhkan adalah pemuliaan manusia sebagai makhluk yang menginginkan jaminan masa depan yang lebih baik. Untuk mendesain kedaulatan pangan yang komperhensif perlu memperhatikan nilai-nilai/value. Sehingga diharapkan PISPI tidak terfokus ke kegiatan-kegiatan jangka pendek yang berunjung ke politik tetapi perlu memasukan nilai-nilai manusia sebagai basis utama dalam penggerakkanya termasuk dalam kegiatan pertanian utamanya terkait desain besar kedaulatan pangan Indonesia.

Pada dasarnya semua narasumber yang dihadirkan sudah memiliki satu visi yang sama dan berharap bahwa PISPI akan menjadi motor dalam menggerakkan semua stakeholder di sektor pertanian. Selama kita saling bersinergi, maka cita-cita besar Indonesia mencapai kedaulatan pangan, sangat mungkin diwujdukan. Sebagai penutup Webinar kali ini, PISPI sangat menunggu dukungan dan partisipasi semua stakeholder untuk sama-sama menyusun desain yang kokoh dalam upaya mencapai kedaulatan pangan dan kesejateraan petani, peternak, dan nelayan Indonesia.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>