,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis malam (3/7/2020) turut menangkap ketua DPRD Kutai Timur, Encek U.R Firgasih. Encek...
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menunjukkan Tajinya Kali ini KPK berhasil menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam rangkaian...
BIAK koransuarajournalist-kpk.id  komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak papua ketika diwawancarai pada hari senin tanggal 07...
11 September 2019 | Dibaca: 358 Kali
Dompet Dhuafa Gelar Diskusi RUU Pertanahan Dalam Perspektif Penguatan Wakaf

Pro kontra yang terjadi akibat Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang di targetkan rampung pada akhir masa sidang tahun 2019 sampai saat ini masih menimbulkan perhatian dari berbagal kalangan masyarakat. Beberapa diskursus yang muncul yakni terkait aspek kelembagaan, penegakan dan kepastian hukum pertanahan, akuntabilitas, dan keraguan masyarakat bahwa RUU Pertanahan lni dapat menjawab kompleksitas konflik pertanahan yang ada di Indonesia.

Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan yang pada inisiatifnya dibentuk dalam rangka memperkuat substansi pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria justru menimbulkan kesan tergesa-gesa dan terburu-buru karena dianggap belum merangkum seluruh Iapisan aspirasi masyarakat dan menjawab akar masalah tata kelola pertanahan di Indonesia. Dalam beberapa hal, RUU Pertanahan dinilai “mundur” daIam hal memberikan kepastian hukum atas perlindungan aset dan properti keagamaan seperti halnya wakaf jika dibandingkan regulasi yang pernah ada sebelumnya.

Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pada Februari 2019, bahwa potensi wakaf dapat dilihat dari jumlah wakaf tidak bergerak berupa tanah yang terdata sekitar 4,9 miliar meter persegi, yang tersebar di 355.111 titik lokasi. Sementara potensi wakaf uang, mencapai Rp 180 tIiIiun. Dalam draft RUU Pertanahan tersebut telah di atur bahwa “Perwakafan tanah dan Iembaga sejenis menurut ajaran agama yang di anut masyarakat Indonesia dilindungi keberadaannya” namun demikian pasal yang diatur masih sangat umum dan normatif.

Dompet Dhuafa sebagai Iembaga FIIantropi di Indonesia ingin menggugah kesadaran masyarakat bahwa besamya potensi wakaf yang ada di Indonesia, bukan saja panting untuk terus dikembangkan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat, namun juga perlu di lindungi dalam aspek hukum serta regulasi kebijakan sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu kami mengangkat tema FGD “Masa Depan Wakaf dalam RUU Pertanahan TInjauan Hukum, Fiqih dan Kesejahteraan”

Dalam acara ini kami turut mengundang Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H, M.H, (Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Henry Subagyo, SH. MH (Dir. Eksekutif ICEL) Bobby P Manulang (Ketua Forum Wakaf Produktif/ Asosiasi Nadz’lr Wakaf) Dr. Hendri Tanjung (Badan Wakaf Indonesia) dan Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN R1)
Melalui diskusi ini, Dompet Dhuafa berharap dapat menghasilkan output rekomendasi dan masukan kebijakan strategis terkait masa depan Wakaf dalam Draft RUU Pertanahan yang sedang digarap, termasuk diantaranya aspek perlindungan dan kepastian wakaf, aspek ganti kerugian dalam hal wakaf digunakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, aspek tata kelola tanah wakaf dan kelembagaan yang beririsan dengan peran negara dalam mengelola wakaf. Melalui  diskusi ini Dompet Duafa juga berharap wakaf bukan saja menjadi bagian dari  ritual ibadah yang dlmaknai sempit, namun menjadi sebuah lifestyle serta kebiasaan baru ditengah masyarakat Dimana wakaf bukan saja berdimensi ibadah namun juga berdimensi ekonomi yang sangat strategis dalam rangka pemerataan pendapatan dan sumber daya, serta Sarana Pemberdayaan dan peningkatan produktifltas ekonomi masyarakat di Indonesia.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>