,
Terkait pernyataan publik yang disampaikan oleh Ketua investigasi Media SJ-KPK Evert Nunuhitu  tentang dugaan Rekayasa Laporan Keuangan PT.Bank...
Jakarta- suarajournalist-kpk.id- ​​​​Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN), Evert Nunuhitu Mengatakan bahwa diduga ...
Suara Journalist KPK. Jakarta | Dugaan kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa,...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
04 November 2020 | Dibaca: 639 Kali
Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Hadiri Sidang Gugatan Uji Materi Perdana UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan uji materi perdana atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada hari Rabu (4/11/2020). Sidang kali ini merupakan perkara yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) yang telah mendaftarkan uji materinya pada tanggal (12/10/2020).

Pengujian materiil dengan pemohon Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum. Permohonan ini teregister dengan nomor perkara 87/PUU-XVIII/2020. MK

Pelaksanaan persidangan uji materi ini dipimpin oleh Hakim Mahkamah konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S
sebagai hakim ketua, serta Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., dan Dr. Manahan Malontinge Pardamean Sitompul, S.H., M.H. sebagai hakim anggota.

Pemohon Muhammad hafidz selaku sekretaris umum Federasi serikat pekerja Singaperbangsa menghadiri sidang secara virtual. 

Ia selaku perwakilan dari federasi serikat pekerja Singaperbangsa mengajukan uji materill atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tepatnya, terhadap Pasal 81 angka 15, 19, 25, 29 dan 44.

Menurutnya pasal 81 angka 15 UU cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR (Dewan perwakilan rakyat) tidak lebih baik dan justru menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ujar Muhammad hafidz dalam persidangan. 

Mereka berpendapat ketentuan tersebut berpotensi merugikan hak-hak konstitusional pekerja atau buruh. Ia juga mempersoalkan perihal hubungan kerja termasuk kontrak kerja dan alih daya (outsourching), upah minimum dan uang pengganti sebagai komponen dari kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Muhammad hafidz menyatakan Pasal 81 angka 15, 19, 25, 29, dan 44 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan sejumlah persoalan di atas, Hafidz meminta MK agar mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan.

Hasil awal dari uji materi ini adalah kami diminta untuk memperbaiki bukti yang kami ajukan yakni draf RUU cipta kerja yang semula versi 905 menjadi undang-undang nomor 11 Jadi, artinya buktinya minta di ganti terangnya. 

Selain itu kami juga diminta memperbaiki legal standing hukum kami apakah perorangan warga negara Indonesia atau organisasi/badan hukum. Karena kami adalah serikat pekerja maka tadi di dalam sidang kami sampaikan kami mewakili federasi serikat pekerja sebagai badan hukum.

Selain itu yang mulia hakim juga meminta kami untuk mengelaborasi menjelaskan pertentangan 5 pasal yang kami uji itu dengan undang-undang dasar. Karena yang mulia hakim membacanya kami lebih mempertentangkan undang-undang cipta kerja dengan undang-undang ketenagakerjaan. Atas saran tersebut kami akan memperbaikinya untuk di agenda sidang berikutnya jelasnya.
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>