,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
BIAK koransuarajournalist-kpk.id  komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak papua ketika diwawancarai pada hari senin tanggal 07...
Biak, Suara Journalist KPK Kasus korupsi yang sekarang sedang mencuat di Kabupaten Biak Numfor hingga kini belum bisa diselesaikan oleh penegak...
Suarajournalist-kpk.id-Jakarta-Maraknya prilaku corrupt di tataran pejabat pemerintah semakin hari semakin memprihatinkan. Seakan Slogan Revolusi...
11 Maret 2020 | Dibaca: 79 Kali
Forum Serikat Pekerja Mandiri Serukan Lawan Omnisbus Law, Melawan Perbudakan Modern

Indeks Kemudahan Berusaha tahunan World Bank menunjukkan perjuangan modal asing untuk memaksimalkan fleksibilitas dalam menghadapi apa yang disebut "kekakuan" (peraturan pemerintah dan perlindungan sosial).

Indeks Kemudahan Berbisnis termasuk kemudahan mempekerjakan dan memecat pekerja, memudahkan biaya yang harus dikeluarkan pemberi kerja saat memberhentikan pekerja, dan melemaskan kekakuan jam kerja.

Berdasarkan RPJMN 2010-2014, pemerintah SBY bertujuan untuk menaikkan posisi Indonesia dari peringkat 129 ke 75.

Pemerintah Jokowi kemudian tetap menjadikan Indeks EoDB bagian dari RPJMN 2020-2024, dengan target mencapai peringkat ke-50 terlepas dari konsekuensi sosial dan dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Dalam publikasi Doing Business 2020 milik World Bank, pemerintah Indonesia dikatakan "terjebak" pada peringkat ke-73 dibandingkan dengan "keberhasilan" yang diraih negara-negara seperti Thailand - dengan pemerintahan militernya - yang naik dari peringkat 34 ke peringkat 21.

Tetapi, Indeks Hak Global ITUC menunjukkan bahwa untuk 2019, Thailand menjadi negara yang kondisinya lebih buruk untuk pekerja, hingga peringkatnya jatuh ke kategori 5: "tidak ada jaminan hak".

Merasa kecewa dengan peringkat EoDB Indonesia di peringkat ke-73, pemerintah Presiden Jokowi mendeklarasikan agenda dorongan agresif bagi Indonesia untuk mencapai peringkat ke-40 pada tahun 2021.

Laporan Doing Business 2020 dari Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia tidak memberikan cukup fleksibilitas dalam mempekerjakan pekerja: seharusnya hal tersebut lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah untuk memberhentikan pekerja; dan harusnya lebih mudah untuk mempekerjakan pekerja dengan kontrak jangka waktu tetap tidak permanen; tanpa batasan berapa kali untuk memperbarui kontrak berjangka tersebut;

Omnibus Law menyerang hak-hak pekerja untuk memaksimalkan fleksibilitas modal asing, dan merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk mencapai peringkat ke-40 dalam peringkat Indeks Kemudahan Berusaha - dengan mengorbankan pekerja dan serikat pekerja.

RUU Omnibus Law khususnya tentang ketenagakerjaan pada awalnya adalah melakukan revisi terhadap UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memang cacat sejak lahir, yang ditandai dengan tidak adanya Naskah Akademik dalam penyusunannya, termasuk juga sudah compang-camping UU 13 tahun 2003 karena sudah 34 kali dilakukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi, sehingga memang seharusnya dilakukan revisi atas undang-undang tersebut.

Namun demikian, dengan munculnya RUU Omnibus Law ketenagakerjaan yang akan merevisi UU Nomor 13 tahun 2003 seperti tersebut di atas, ternyata draft RUU Omnibus Law menjadi sebuah Tsunami kehancuran terhadap Hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Omnibus Law yang pada mulanya untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, ternyata melenceng dari tujuan utamanya, dengan dalih ramah terhadap investasi agar tercipta lapangan pekerjaan, pemerintah Indonesia justru menjadikan rakyatnya menjadi budak di negerinya sendiri.

RUU Omnibus Ketenegakerjaan nyatanya justru meluluhlantahkan sendi-sendi aturan perburuhan yang selama ini sudah dianggap cukup “adil”, karena, apabila Omnibus Law dibiarkan berlaku tanpa koreksi, maka yang terjadi adalah Hilangnya Jaminan Pekerjaan ( No Job Security). Hilangnya Jaminan Pendapatan ( No Income Security) danHilangnya Jaminan Sosial ( No Social Security).

Tidak adanya jaminan akan pekerjaan, tidak adanya jaminan akan pendapatan, dan tidak adanya jaminan sosial membuat buruh di Indonesia semakin tidak mempunyai kekuatan tawar, dan ini sama saja membiarkan terjadinya Perbudakan modern.

Terkait hal itu beberapa serikat buruh yang tergabung dalam aliansi Forum Serikat Mandiri  Indonesia  dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Rabu (11/03/2020).

​​​Menginstrusikan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut yaitu menolak RUU Omnibus Law tentang Ketenagakerjaan yang merugikan dan menyengsarakan buruh. 

Terkait hal itu Federasi serikat Pekerja Mandiri dan seluruh anggota FSPM, FSBMM, KAMIPARHO, SPSI SP PAR Reformasi, 
dan FKHRI untuk melakukan upaya-upaya yag diperlukan termasuk bergabung dalam gerakan-gerakan buruh di setiap kota maupun kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional untuk melakukan perlawanan secara besar-besaran dan masif untuk menolak Omnibus Law Ketenagakerjaan yang merugikan buruh. 

Membatasi Gerakan Perlawanan Buruh ini sebagai gerakan yang mumi melawan pengesahan RUU Omnibus Law ketenagakerjaan yang menvengsarakan buruh, dan tidak terpancing dalam pusaran politik praktis, dimana FSPM, FSBMM, KAMIPARHO, SPSI SP PAR Reformasi, dan FKHRI tetap independen, tidak dipengaruhi oleh kekuatan Pemerintah, Pengusaha, maupun Partai Politik, serta menjauhi segala hal yang berhubungan dengan 
SARA ( Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). 

Dan yang terakhir meminta pemerintah pusat untuk mendengarkan suara rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi di Negara Indonesia, dengan memberi ruang diskusi serta menerima masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat sebelum mengesahkan RUU Omnibus Law demi stabilitas nasional dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>