,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Makassar, Suara Journalist KPK  Tim penyidik kejaksaan menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perpustakaan...
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe seakan tak henti-hentinya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang membelitnya cukup...
Jakarta, Suara Journalist KPK Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tak tanggung-tanggung,...
22 Maret 2018 | Dibaca: 1000 Kali
Gelar IDF, Bambang Ingin Forum Konsultuasi Publik juga Bisa Diterapkan ke Daerah

Jakarta, SuaraJounalist-KPK.ID - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berupaya mengatasi ketimpangan di Indonesia. Salah satunya lewat dialog dalam Indonesia Development Forum (IDF).

Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Australia akan menggelar IDF pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta. Acara IDF tersebut mengusung tema pathways to tackle regional disparities across the archipelago.

Dalam pembukaan acara peluncuran IDF 2018 ini, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan sejumlah isu dalam pembangunan Indonesia berkaitan dengan disparitas dan desentralisasi. Ini juga sesuai tema IDF 2018 yang membahas mengenai upaya atasi disparitas atau ketimpangan.

Selain itu ia juga menambahkan bahwa, tujuan FKP hari ini adalah untuk mengkomunikasikan Rancangan Awal RKP Tahun 2019 kepada pemangku kepentingan khususnya Perguruan Tinggi dan OMS, sehingga dapat memperoleh masukan.

Dengan begitu, diharapkan RKP Tahun 2019 dapat lebih tajam dan dapat mencapai target-target pembangunan jangka menengah nasional.

“Tujuan dari FKP ini adalah untuk mengkomunikasikan Rancangan Awal RKP Tahun 2019, sekaligus untuk mendengarkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan, khususnya unsur masyarakat yang diwakili kalangan Perguruan Tinggi dan OMS.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan sekaligus tahun penutup bagi Kabinet Kerja dalam mengupayakan pencapaian visi pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Oleh karena itu, penyusunan RKP Tahun 2019 harus lebih cermat dan terintegrasi, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Indonesia secara tepat dan strategis,” jelas Menteri Bambang.

Di akhir sambutannya, Menteri Bambang berharap FKP ini dapat menghimpun masukan dan kritik konstruktif dari para pemangku kepentingan khususnya Perguruan Tinggi dan OMS untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKP Tahun 2019.

“Kita sadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional merupakan keberhasilan kolektif dari peran pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat dari berbagai lapisan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan perencanaan yang efektif dan strategis, sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan dinamika dalam masyarakat. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan untuk bekerja bersama secara sinergis mewujudkan pembangunan nasional Indonesia yang lebih baik,” pungkas Menteri Bambang.

Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>