,
BALI - Seorang warga (39) yang juga kelahiran Jakarta ini, kebingungan hingga pusing tujuh keliling lantaran akses jalan menuju rumahnya ditutup oleh...
Jakarta- Notaris Ngadino memutuskan akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang sebagai bakal calon Walikota periode...
BALI - Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh seorang terapis pijat asal Buleleng, Bali bernama Ni Luh Putu Sudiarmi di...
Makassar, Suara Journalist KPK  Tim penyidik kejaksaan menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perpustakaan...
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe seakan tak henti-hentinya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang membelitnya cukup...
Jakarta, Suara Journalist KPK Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tak tanggung-tanggung,...
25 Agustus 2018 | Dibaca: 1215 Kali
Gercin-NKRI Meminta Presiden RI Gelar Sarasehan Guna Solusi Perdamaian Papua

Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin-NKRI) memberikan apresiasi kepada Presiden RI Ir. Joko widodo melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas RI) yang sudah menggelar Sarasehan Nasional dengan thema “Merawat Perdamian", belajar dari resolusi Konflik dan Damai di Maluku & Maluku Utara untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur beberapa bulan yang lalu di hotel JS Luwansa, Rasuna Said Kuningan Jakarta.

Ketua Umum DPN Gercin-NKRI, Hendrik Yance Udam (HYU) mengatakan, kegiatan tersebut sangat positif sehingga dapat melahirkan konsep-konsep yang brillian dalam rangka membangun bangsa dan Negara yang berdaulat adil dan makmur.

Untuk itu Kami DPN Gercin-NKRI juga meminta kepada Presiden RI melalui wantanas RI sedianya dapat menyelenggarakan sarasehan nasional dengan mengangkat isu-isu stretegis Papua untuk membangun Papua yang mandiri dalam Bingkai Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), ujar HYU, kepada kontributor parlemenrakyat.com, di Jakarta. Jumat (24/8/2018)

"Kami juga memberikan apresiasi kepada SESJEN WANTANAS RI Letjen TNI Doni Monardo yang memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan persoalan-persoalan didaerah-derah konflik di Indonesia terlebih khusus di Maluku dan Maluku utara," tambahnya.

Persoalan papua bukan lagi menjadi isu lokal dan nasional melainkan sudah menjadi isu internasional yang di eksploitasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan reputasi NKRI di mata dunia internasional bahwa NKRI tidak membangun papua dengan baik.

Untuk itu perlu diadakan Sarasehan Nasional untuk mencari solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan papua selama ini. Sehingga pembangunan lokal maupun nasional dapat berjalan dengan baik, dan akhirnya rakyat papua menjadi sejahtra dalam bingkai NKRI.

Dalam Sarasehan tersebut kita kumpul semua tokoh-tokoh papua yang berkompeten dalam dan luar negri untuk duduk bersama-sama memikirkan masdepan papua dan berdialog membangun papua yang merdeka dalam Bingkai NKRI.

"Kita harus akhiri konflik yang berkepanjangan yang terjadi ditanah Papua, sebab dengan perbedaan-perbedaan tersebut membuat rakyat jelata yang ada digunung-gunung, dilembah-lembah, pesisir-pesisir, pantai ngarai dan sungai menderita dan miskin melarat padahal kita orang Papua dianugrahkan Tuhan tanah yang subur dan sungainya mengalirkan emas gunug-gunung dan lembah-lembah yang penuh dengan misteri," kata HYU

Untuk itu saya mengajak untuk semua steak holder yang ada orang asli Papua yang ada di Papua bahkan diluar negri untuk sama-sama megelola isu-isu Papua dalam Bingkai NKRI, sehingga pembangunan lokal maupun nasional terus berjalan dengan baik, tambahnya

Saya melihat bahwa daerah lain di Indonesia sibuk untuk membangun daerahnya dengan baik, kita di papua hanya sibuk urus konflik vertikal dan horisontal sesama kita orang asli papua.

HYU juga mengatakan, faktor-faktor penghambat pembangunan di Papua adalah isu korupsi. Koruspi tumbuh subur di Papua bersamaan pula suburnya gerakan-gerakan separtis yang ingin memisahkan diri dari NKRI tumbuh dengan subur ditanah papua, dimana isu-isu papua merdeka dikasih subur dipapua untuk melindungi para koruptor dari jeratan hukum.

Untuk itu kami dengan tegas meminta kepada KPK untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap pengunaan dana pemerintah yang bersumber dari dana Otsus, APBD dan APBN yang turun ke papua selama ini. KPK harus berkerja keras menyelamatkan uang Negara. Rakyat Papua sudah bosan dengan janji-janji manis KPK RI yang akan turun ke papua untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi.

Papua telah final dalam NKRI untuk KPK tidak usah takut dengan ancaman papua merdeka sebab papua adalah bagian integral dari NKRI, "tegas" Hendrik Yance Udam (HYU), Selaku Ketum DPN Gercin-NKRI. 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 -

Perwakilan Jawa Tengah
Omah Journalis.
Jl. Raya Pati - Jepara
Desa Payak Barat, RT. 09/RW III. Kec. Cluwak, Kab. Pati
Kode Pos 59157. Telp/WA. : 0878 1504 0283
>