,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI)...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Membuanan di dunia aktifis, Johan rumkorem meminta masyarakat ikut berperan penting untuk megawal Pemerintah daerah dan DPRP serta DPRD di...
Jakarta - Tiga hari lagi, tepatnya tanggal 1 1/4/ 2019 adalah 2 tahun Novel Banwedan aktivis anti korupsi yang juga penyidik senior KPK mencari...
  Jakarta Suara Journalist KPK. Tiga mantan pejabat PT Sinar Mas Group dieksekusi Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Klas I...
12 September 2018 | Dibaca: 571 Kali
HYU Minta Negara Vanuatu Patuhi Piagam PBB, Papua Dalam Bingkai NKRI.

Jakarta-Atas nama seluruh rakyat NKRI dari sabang sampai merauke dan bahkan yang berada di seluruh dunia, kami Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin-NKRI) memberikan apresiasi sebasar-besarnya kepada sekretaris Jendral forum kepulauan pasifik ( PIF) dame Meg taylor yang sudah 
menolak kehadiran United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk membawa isu papua merdeka.

ULMWP bukan sebuah negara berdaulat yang mewakil negara-negara di kepulauan pasifik dan juga bukan merupakan anggota tetap PIF dan tidak berhak mewakili Papua kedalam forum Internasional di kepualau pasific dan bahkan dalam forum forum PBB sebab papua adalah merupakan bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia (NKRI).

Ketum Gercin-NKRI menyampaikan dukungan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada beberapa Negara di pasific rumpun malanesia antara lain Australia, Fiji dan PNG yang telah memberikan dukungan politiknya dalam diplomasi politik internasional untuk menolak negara vanuatu untuk menganggu kedaulatan NKRI dengan membawa isu-isu papua merdeka ke forum-forum internasional negara-negara di pasific selatan rumpun malanesia serta ke forum PBB.

Hal tersebut merupakan langkah diplomasi politik yang sangat baik dalam menjaga hubungan persahabatan dan bilateral NKRI sebagai mitra stratgis di kawasan negara-negara di pasific rumpun malanesia.
Langkah-langkah yang di ambil tersebut sangat tepat dan harus pula di ikuti oleh negara-negara di pasific termasuk negara Vanuatu untuk mendukung kedaulatan NKRI dari sabang sampai dengan merauke. Sebab papua sudah final dalam bingkai NKRI sesuai dengan pepera tahu 1962.

"Untuk itu saya sebagai Putra Papua Asli Ras Malenesia  dan sebagai Anak bangsa NKRI, mengutuk keras negara Vanuatu yang selalu mencampuri urusan domestik NKRI," tegas! Ketum Dewan Pimpinan Nasional Gercin-NKRI, Hendrik Yance Udam (HYU), kepada media di jakarta. Senen (10/9/2018)


Kami sudah hidup damai dan tenang dalam NKRI untuk itu,  kami meminta kepada negara-negara di pasifik rumpun malanesia terlebih khusus negara Vanuatu untuk kiranya dapat menghargai kedaulatan NKRI dari sabang sampai dengan merauke dan tidak usah melakukan manuver-manuver politik yang akan dapat menganggu hubungan bilateral NKRI di negara negara rumpun malanesia, tambahnya.

Ketum Gercin-NKRI mengatakan, saatnya nanti putra-putri asli Papua akan Saya ajak untuk melihat perkembagan pembangunan di negara-negara Pasific, terlebih khusus negara vanuatu, agar mereka bisa membandingkan pembangunan yang ada dinegara-negara tersebut dengan pembangunan yang ada di papua.

Sehingga generasi muda asli papua yang merupakan pilar pembagunan di papua akan bersuara lantang bahwa papua sangat maju dalam segala sektor dalam bingkai NKRI. Kami ingin negara yang tergabung dalam rumpun malanesia di pasific untuk mendukung sepenuhnya papua dalam teritorial NKRI, jelas HYU.


Dan juga kami meminta untuk negara Vanuatu jangan  memprovokasi negara-negara rumpun malanesia dengan mengelola isu-isu papua di dunia internasional untuk kepentingan kelompok tertentu di luar negri yang bersembunyi di balik isu politik papua merdeka,
sebab papua sudah final dalam bingkai NKRI dan tidak dapat di ganggu gugat oleh bangsa-bangsa di dunia termasuk negara Vanutua, tambahnya.


HYU mengungkapkan, "Di papua ada 312 suku yang hidup dan kami dipersatukan dengan Idiologi Pancasila.
Kami meminta kepada pemerintah NKRI harus dapat mengambil langkah preventif dalam mengatasi isu-isu papua yang sudah menglobal diluar negri agar melibatkan tokoh tokoh asli papua untuk terlibat aktif dalam diplomasi luar negri guna meredam isu-isu politik papua merdeka yang selama ini di mainkan oleh ULMWP yang selalu menyebarkan berita bohong dalam panggung politik internasional."


Kita tidak boleh bermain main di dua kaki, satu dalam NKRI dan satu kaki menyuburkan semangat disintegrasi bangsa di papua. Papua dalam NKRI adalah anugrah Tuhan dan kita tidak boleh  melawan anugerah Tuhan untuk membawa papua keluar dari NKRI, sebab jikalau kita melawan anugrah Tuhan maka kutuk dari Tuhan akan jatuh ke atas tanah papua, "ujar" HYU. (Dimas)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>