,
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Jakarta, SuaraJournalist KPK | Visi, Misi, Program Nawacita Presiden  Joko Widodo dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti baru dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
09 Oktober 2018 | Dibaca: 443 Kali
LSM Kampak Papua Minta Inspektorat Usut Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Biak Numfor

Biak Numfor, SuaraJournalist-KPK | Perjalanan Dinas  Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor ke Jakarta pada hari Kamis 4 Oktober 2018  sampai dengan hari Selasa 9 Oktober 2018. 

Koordinator LSM Kampak Papua, Agus Rumaropen mengatakan, sejauh pengamatan kami, telah terjadi Pengeluaran keuangan dihitung 5 Hari Kerja, tetapi ternyata mereka hanya melaksanakan perjalanan Dinas 2 Hari, lalu kembali ke Biak.  
Lanjut ia, pertanyaannya adalah: 

1. Kemana kelebihan biaya 3 hari perjalanan dinas dimaksud? 

2. Apakah kelebihan Dana Perjalanan Dinas DPRD tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara? 

3  Apakah selama ini masyarakat juga tahu berapa besar Gaji Anggota DPRD Biak Numfor dan biaya lainnya seperti Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Tunjangan Kesehatan, Perumahan, dan lain-lain? 

Rakyat jangan selalu dijadikan Obyek kepentingan politik lalu dibodohi dengan ketidak transparan tentang hak-hak anggota DPRD yang sesungguhnya adalah hak masyarakat, yang seharusnya diketahui juga oleh masyarakat semua.

Oleh karena itu,  kami LSM Kampak Papua bersama Forum Peduli Kawasa Byak" serta pemantau keuangan negara meminta Inspektorat segera periksa SPPD Perjalanan dinas DPRD Kabupaten Biak Numfor tersebut.
Jangan Makan Gaji Buta baru tidak melaksanakan tugas. 

Kami minta Sekwan DPRD Biak Numfor segera keluarkan Data tersebut dan Harus dilaporkan ke Pihak yang Berwajib.
Pimpinan DPRD sudah Menerima Dana

1. Tiket Biak JKT PP 15 juta
2. Biaya Hotel 5 Hari × 8 juta =  40 juta 
3. Transportasi 500 × 5 hari = 2.5 juta
4. Akomodasi 500 × 5 hari = 2.5 juta

Apakah benar Ro. 60 juta lebih untuk 5 Hari Perjalanan Dinas Anggota DPRD? Menurut kami,  nilai Rasio yang masuk akal adalah Rp. 26 juta untuk 5 Hari dan bukan utk 2 hari juga.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>