,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
BIAK koransuarajournalist-kpk.id  komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak papua ketika diwawancarai pada hari senin tanggal 07...
Biak, Suara Journalist KPK Kasus korupsi yang sekarang sedang mencuat di Kabupaten Biak Numfor hingga kini belum bisa diselesaikan oleh penegak...
Suarajournalist-kpk.id-Jakarta-Maraknya prilaku corrupt di tataran pejabat pemerintah semakin hari semakin memprihatinkan. Seakan Slogan Revolusi...
22 Februari 2020 | Dibaca: 36 Kali
Menteri Ida Hadiri Rakor Kadis Ketenagakerjaan Bahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menghadiri rapat koordinasi (rakor) RUU Omnibus Law Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan bersama kepala dinas ketenagakerjaan seluruh Indonesia, di Hotel Royal Kuningan, Kamis (20/2/20).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut penyelenggarakan rakor ini di antaranya untuk kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan. Selain itu, pertemuan ini untuk menerima masukan seputar ketenagakerjaan dari masing-masing daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan hak cuti ini tidak dihapus dalam Omnibus Law Cipta kerja.
“Itu tidak dihapus, itu kan ketentuan itu ada di UU ke 13 tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan), cuti hamil, cuti haid, cuti menikah, itu ada di ketentuan UU (Nomor) 13 (Tahun) 2003. Dan kita tidak hapuskan itu,” ujar Ida

“Suasana hubungan industrial yang harmonis dan dinamis harus tetap dijaga agar kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha tetap dapat berjalan,” kata Ida.

Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah menjanjikan tiga kebijakan baru, bagi pekerja atau buruh yang menjadi korban PHK. seperti; Jaminan kehilangan pekerjaan berupa pemberian cash benefit (uang saku), Pelatihan vokasi, dan akses penempatan (pekerjaan).

“Ini, yang tidak ada di Undang-Undang lama (Undang-Undang Ketenagakerjaan N0 13 Tahun 2003),” tuturnya.

Ida kemudian mengingatkan bahwa dalam RUU Cipta Kerja masih diberlakukannya sanksk pidana bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>