,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI)...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta - Tiga hari lagi, tepatnya tanggal 1 1/4/ 2019 adalah 2 tahun Novel Banwedan aktivis anti korupsi yang juga penyidik senior KPK mencari...
  Jakarta Suara Journalist KPK. Tiga mantan pejabat PT Sinar Mas Group dieksekusi Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Klas I...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
06 Maret 2019 | Dibaca: 93 Kali
Peringati Hari Perempuan Kementerian PPPA Gelar Seminar Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Menindaklanjuti Hasil Putusan MK Untuk Merevisi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Koransuarajournalist-kpk.id-Jakarta-
Praktek perkawinan anak di Indonesia sangat memprihatinkan karena dampak buruknya terhadap anak-anak dan keluarga. Beberapa Faktor penyebab perkawinan anak disebabkan karena ekonomi keluarga, hutang keluarga yang dibebankan kepada anak perempuan mereka, pendidikan dan penghasilan rendah, interpretasi agama dan keluarga, dan juga stereotip terhadap anak perempuan. 

Fenomena lain yang disebabkan oleh perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan remaja perempuan. Dimana kehamilan dan persalinan antara usia 15 dan 19 tahun rentan terhadap komplikasi dan kematian, dan resikonya dua kali dibandingkan dengam perempuan yang berusia 24 tahun. Dalam konteks Indonesia, perkawinan anak berkontribusi pada kegagalan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), dibuktikan dengan angka kematian ibu di Indonesia berdasarkan SUPAS (2015) adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. 

Selain dampak kesehatan, dampak negatif lain yang disebabkan oleh perkawinan anak seperti putus sekolah pada anak perempuan yang menyebabkan terbatasnya akses mereka ke pekerjaan formal dengan upah yang layak. Pendidikan yang rendah juga membatasi berbagai akses ke informasi lainnya. Ketika anak perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual, mereka tidak mau bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, hubungan perkawinan dalam usia anak tidak dapat dikembangkan dalam pikiran anak. 

Menyikapi perkawinan anak dibutuhkan pemikiran dan tindakan yang sangat kritis, dan Pemerintah Indonesia telah menempatkan ini sebagai salah satu prioritas mereka dalam mencapai SDGS. Pencegahan perkawinan anak haruslah melibatkan pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, lembaga, komunitas, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta sektor swasta. Penting juga untuk memastikan bahwa strategi pencegahan yang konkrit tersedia di tingkat nasional dan daerah. 

Banyak Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pemerintah NTB telah berupaya mengurangi perkawinan anak dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubemur yang menyatakan bahwa anak perempuan yang telah "diboyong" tidak perlu menikah segera tetapi dapat menunggu sampai mercka berusia 18 tahun atau telah lulus dari sekolah menengah atas dan baru kemudian menikah. 

Pada tanggal 13 Desember 2019, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembuat Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Mahkamah Konstltusi untuk merevisi, khususnya dalam usia minimum bagi perempuan untuk menikah, dalam waktu maksimal tiga tahun. 

Memperingati “Hari Peringatan" Internasional/ International Women Day (IWD)" pada tanggal 8 Maret 2019 Hari Perempuan Internasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  bekerjasama dengan UNFPA melalui dukungan Pemerintah Kanada akan menyelenggarakan Seminar Pencegahan Perkawinan Anak dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Adapun tujuan Kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka merespon hasil keputusan MK untuk merevisi UU Perkawinan No 1 tahun 1974. 

Output yang diharapkan dari seminar atau workshop kali ini adalah Terdapat masukan untuk merevisi UU Perkawinan No 1 tahun 1974

Peserta kegiatan ini berasal dari berbagai berbagai latar belakang diantaranya kelompok, Pemerintah, Legislatif dan staf ahli
Perwakilan organisasi Agama, perwakilan Organisasi masyarakat dan kelompok muda, Komnas Perempuan dan KPAI , Media, UN agensi dan Lembaga
Intemasional.

Acara tersebut di gelar pada hari Rabu, 6 Maret 2019  bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jl. Hayam Wuruk  Jakarta Pusat.

Hasil-hasil seminar selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga dan kementerian terkait.
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>