,
SUARAJOURNALIST-KPK.ID |NTT- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Biak- Ketua  Umum Nasional LSM.KAMPAK Papua Dorus Wakum menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mana...
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis malam (3/7/2020) turut menangkap ketua DPRD Kutai Timur, Encek U.R Firgasih. Encek...
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menunjukkan Tajinya Kali ini KPK berhasil menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam rangkaian...
02 April 2020 | Dibaca: 859 Kali
Perusahaan Kelapa Sawit Bermasalah di Pulpis, Ombudsman Kalteng Diminta Lakukan Pemeriksaan

Nurchalis Patty SS Waket Int DPN LP3 NKRI saat memantau Lokasi Perkebunan Sawit di Pulpis

SuaraJournalist-KPK.ID | Palangka Raya, 1/4/2020. Perusahaan perkebunan  swasta kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas, PT. Bahaur Era Sawittama dan PT. Karya Luhur Sejati telah beroperasi sejak tahun 2007 di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah menimbulkan berbagai macam masalah. Masalah yang pertama adalah  belum memiliki izin pelepasan Kawasan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, tetapi telah mengalih fungsikan kawawasan hutan gambut menjadi Kawasan perkebunan. masalah yang kedua adalah perusahaan - perusahaan kepala sawit tersebut telah mengambil sebagian kawasan konservasi hutan sebangau kuala. Masalah yang ketiga adalahg belum memiliki Hak Guna Usaha. Masalah yang keempat adalah belum melunasi pembayaran ganti rugi lahan milik warga masyarakat setempat. Masalah yang kelima adalah belum jelas pembangunan plasma 20 % untuk warga masyarakat dan masih banyak lagi masalah yang muncul dengan beroperasi keempat perusahaan tersebut.  

Untuk memastikan kejelasan legalitas izin usaha dan prosedur penerbitan izin perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas, PT. Bahaur Era Sawittama dan PT. Karya Luhur Sejati, maka kami kami minta kepada komisioner Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provins Kalimantan Tengah untuk membentuk Tim Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Suntantif sesuai isyarat Undang - Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Sifat, Asas, Tujuan, Tujuan, Fungsi dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesai. Hal ini diungkapkan oleh Nurchalis Patty, SS Wakil Ketua Int Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI) di Kediamannya Jalan Swasembada Timur Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara. 

Bupati Kabupaten Pulang Pisau belum memahami tentang prosedur penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit bahkan DPRD Kabupaten Pulang Pisau juga tidak mampu melaksanakan amanah sebagai wakil rakyat dalam mengawasi tentang persyaratan izin usaha perkebunan. Lebih parah lagi Bupati dan DPRD Kabupaten Pulang Pisau ikut mengambil bagian untuk menyengsarakan warga masyarakat. Ini dibuktikan dengan tidak adanya respon saat ditanya langkah penyelesaian ganti rugi lahan warga masyarakat yang belum dituntaskan oleh perusahaan - perusahaan tersebut. Kami menduga adanya dugaan kong kalikong antara Bupati dan DPRD Kabupaten Pulang Pisau terkait telah beroperasinya perusahaan perkebunan swasta kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas, PT. Bahaur Era Sawittama dan PT. Karya Luhur Sejati di kabupaten Pulang Pisau. Tambah Nurchalis. 

Padahal sudah ada surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5.486/Menhut-II/2004 tanggal 5 
November 2004  yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati / Walikota se Indonesia. Dalam surat tersebut Menteri menegaskan pada poin 3 bahwa penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (perkebunan, pertambangan dan lain - lain) berupa izin lokasi yang diterbitkan oleh daerah pada Kawasan hutan, tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan dilapangan sebelum mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kegiatan dilapangan tersebut dikategorikan perambahan hutan. Maka itu segera dilakukan penertiban dan tindakan hukum dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006 harus mengacu pada Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Kalimantan Tengah serta Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 540/753/Ek tanggal  13 Juni 2009 Perihal Pengawasan Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan yang ditujukan kepada Bupati / Walikota se Kalimantan Tengah. 

Atas permasalahan Perkebunan Kelapa sawit di kabupaten Pulang Pisau Tersebut. Sekali lagi kami meminta kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan subtantif terkait legaiitas izin usaha PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas, PT. Bahaur Era Sawittama dan PT. Karya Luhur Sejati dan ganti rugi pembebasan lahan mili warga masyarakat kabupaten Pulang Pisau. Akibat dari Beroperasinya perusahaan tersebut, warga masyarakat Pulang Pisau dirugikan secara materil dan immaterial dalam jumlah puluhan milyar. 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>